Menurutnya, fungsi legislasi perlu diarahkan untuk menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada sisi penganggaran, pembahasan anggaran diharapkan dapat semakin tepat sasaran dan mendukung program prioritas pembangunan Kota Medan.
Sementara fungsi pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik benar-benar berjalan secara efektif, transparan serta akuntabel.
Wali Kota juga menekankan bahwa pembangunan Kota Medan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik.
Kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan anak-anak, juga disebut perlu menjadi bagian dari perhatian pembangunan.
Karena itu, DPRD diharapkan mampu menghadirkan gagasan yang inovatif, kritis dan adaptif.
