MEDAN, langgamnews.com – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, berlangsung dinamis di Lapangan Jalan Menteng 7 Gang Nasional, Lingkungan 4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Minggu (19/7/2026).
Ratusan warga memadati lokasi kegiatan yang turut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan. Selain penyampaian materi mengenai program-program pemerintah, forum tersebut juga diwarnai penyampaian berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan infrastruktur, pelayanan publik, bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Godfried menjelaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2015 dipilih karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan hingga penanggulangan kemiskinan.
Ia juga memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Medan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, di antaranya bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni yang memiliki legalitas kepemilikan, pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih, bantuan sarana olahraga bagi organisasi kepemudaan, bantuan pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan perlengkapan sekolah, Universal Health Coverage (UHC), pelayanan kesehatan gratis menggunakan KTP, bantuan pelatihan kerja gratis melalui Dinas Ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Godfried menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
“Saya sengaja sampai dan saya berakhir DPR. Judul ini akan saya pilih karena dia menyangkut kehidupan orang banyak,” kata Godfried.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan seluruh program yang telah disediakan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga Sampaikan Beragam Keluhan
Suasana forum semakin hidup saat memasuki sesi dialog. Sedikitnya tujuh warga menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi secara langsung.
M. Siahaan mempertanyakan keberlanjutan program bantuan peralatan usaha bagi pedagang kecil yang menurutnya pernah berjalan beberapa tahun lalu. Ia berharap bantuan tersebut kembali diaktifkan untuk membantu pelaku usaha mikro.
Sementara itu, A. Sinurat mengeluhkan persoalan drainase yang belum kunjung diperbaiki sehingga kawasan Gang Nasional kerap mengalami banjir ketika hujan turun. Ia juga menyoroti lampu penerangan jalan yang banyak tidak berfungsi, persoalan limbah dari pembangunan MBG, hingga meningkatnya kasus pencurian di lingkungan tersebut.
Keluhan serupa juga disampaikan S. Butar Butar. Ia meminta pemerintah segera melakukan normalisasi drainase yang telah mengalami pendangkalan selama bertahun-tahun serta memperbaiki lampu jalan di kawasan Menteng 7 yang dinilai rawan kecelakaan maupun tindak kriminal.
Togi Sirait meminta perhatian pemerintah terhadap pohon-pohon besar yang telah mati namun belum ditebang karena dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya di sekitar Puskesmas Desa Binjai. Ia juga mengusulkan adanya dukungan pembangunan pos keamanan lingkungan.
Sementara Bu Pakpahan menyampaikan kesulitannya memperoleh tambahan modal usaha karena terkendala tunggakan PBB. Ia juga meminta pemasangan lampu jalan di depan rumahnya yang menurut pengakuannya telah diajukan selama bertahun-tahun namun belum terealisasi.
Iren Boru Purba mengeluhkan belum pernah memperoleh bantuan sosial akibat data kepemilikan mobil yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia meminta penjelasan mengenai mekanisme perubahan data agar dapat diverifikasi kembali.
Keluhan lainnya datang dari Br Manurung yang meminta solusi atas tiang jaringan internet yang disebut sudah keropos dan dikhawatirkan roboh sehingga membahayakan warga sekitar.
Godfried Janjikan Tindak Lanjut Aspirasi
Menanggapi seluruh pertanyaan tersebut, Godfried menyatakan akan meneruskan berbagai persoalan kepada OPD terkait.
Untuk usulan bantuan UMKM, ia menjelaskan bahwa pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha agar bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan akan meminta dinas terkait segera melakukan pengecekan terhadap drainase, lampu penerangan jalan, hingga persoalan limbah MBG yang dikeluhkan masyarakat.
“Sepanjang IPAL tidak ada MBG tidak boleh berdiri apapun ceritanya,” tegas Godfried.
Terkait keluhan banjir akibat drainase, Godfried menyebut persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti bersama Dinas SDABMBK melalui peninjauan lapangan.
Ia juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pohon-pohon yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Dishub Janji Cek Lampu Jalan
Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan akan segera melakukan survei lapangan terhadap lampu penerangan jalan yang dilaporkan tidak berfungsi di kawasan Jalan Menteng, Gang Nasional, Gang Flamboyan hingga Gang Kurnia.
Mereka menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan pada malam hari untuk memastikan titik lampu yang benar-benar mengalami kerusakan.
Selain itu, Dishub juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menjaga fasilitas umum karena masih sering terjadi pencurian kabel maupun trafo lampu lalu lintas.
Dinas PU Akan Survei Drainase
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap kondisi drainase yang dikeluhkan warga.
Menurutnya, normalisasi saluran membutuhkan akses yang memadai sehingga kemungkinan terdapat pembongkaran sementara pada beberapa bagian yang menghalangi proses pengerjaan.
Dinas PU menyatakan tidak menutup kemungkinan pekerjaan tersebut dapat direalisasikan setelah hasil survei lapangan selesai dilakukan.
Dinas Sosial Jelaskan Mekanisme Data Bantuan
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan sosial dilakukan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan berbagai instansi, seperti Dukcapil, BPJS, Samsat, PLN hingga Badan Kepegawaian Negara.
Masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum menerima bantuan diminta melakukan pembaruan data melalui kepala lingkungan, pendamping PKH maupun pihak kelurahan agar dapat diverifikasi kembali.
Godfried Nilai Sosialisasi Masih Sangat Dibutuhkan
Usai kegiatan, Godfried mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
“Ternyata sudah hampir 1 tahun kita sosialisasi kan melalui perda 2015 ini masih banyak masyarakat yang kurang paham karena menyangkut kegiatan ekonomi, sosial dan kesehatan. pendidikan.”
Ia menilai sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat mengetahui hak serta program yang tersedia, termasuk Program PKH Medan Makmur dan layanan Universal Health Coverage (UHC).
“Masih banyak hampir 90% masyarakat belum mengetahui ini. Begitu juga pengayu UHVC masih banyak. Jadi perlu sosialisasi lebih mendalam kita dapat pemban ke depan.”
Menurut Godfried, kolaborasi antara DPRD dan pemerintah hingga tingkat kelurahan menjadi kunci agar informasi program pemerintah dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
Setelah kegiatan berakhir, seluruh peserta menerima suvenir dari Godfried Lubis sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam mengikuti Sosperda.
