PANGKALAN SUSU, langgamnews.com – Peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, menjadi salah satu perhatian Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony. Untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, ia melakukan peninjauan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, serta pihak Kecamatan Pangkalan Susu, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan guna mengidentifikasi sejumlah ruas jalan provinsi yang memerlukan perbaikan. Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan usulan pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran (TA) 2027.
Politisi Partai NasDem yang akrab disapa RA itu mengungkapkan, selain jalan provinsi, usulan pembangunan juga mencakup perbaikan jembatan yang berada di wilayah Pangkalan Susu agar dapat meningkatkan konektivitas masyarakat.
“Insya Allah jalan ini masuk dalam usulan tahun anggaran (TA) 2027 untuk diperbaiki. Selain jalan, ada juga jembatan di Pangkalan Susu yang sudah diusulkan perbaikannya tahun depan,” kata RA.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp64,2 miliar untuk pembangunan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Langkat.
Adapun proyek yang sedang berjalan meliputi pembangunan ruas Kuala–Simpang Marike sepanjang 3 kilometer dengan nilai Rp18 miliar, ruas Tanjung Selamat–Simpang 3 Namu Unggas sepanjang 2 kilometer dengan pagu Rp12 miliar, serta perbaikan ruas Simpang Marike–Timbang Lawang sepanjang 5,7 kilometer yang menelan anggaran Rp34,2 miliar.
Menurut RA, ruas jalan di Pangkalan Susu belum termasuk dalam paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026. Namun, ia optimistis usulan tersebut dapat direalisasikan pada tahun berikutnya apabila mendapat dukungan seluruh pihak.
“Yang belum masuk tahun anggaran 2026, seperti di Pangkalan Susu ini, insya Allah masuk di tahun 2027 mendatang. Mari sama-sama kita kawal komitmen Pemprov Sumut untuk terus memperbaiki dan meningkatkan jalan-jalan provinsi yang ada,” ucapnya.
Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bentuk sinergi antara DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Langkat.
