MEDAN, langgamnews.com — Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Medan.
Beragam catatan, kritik, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD kini menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., menegaskan perubahan APBD tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pergeseran atau penyesuaian angka dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas dan diarahkan untuk memperkuat program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jangan hanya perubahan angka saja. Kita akan melihat secara menyeluruh apa yang menjadi catatan dan masukan dari seluruh fraksi untuk kemudian dibahas pada tahapan berikutnya,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut, Senin (14 September 2026).
Pendapatan dan Belanja Akan Dicermati
Wong mengatakan DPRD Medan akan mencermati kemampuan Pemko dalam mengoptimalkan pendapatan sekaligus memastikan belanja daerah disusun secara realistis.
Evaluasi terhadap kedua sisi anggaran tersebut dinilai penting agar target yang ditetapkan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan kebutuhan daerah.
Terlebih, tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan program semakin terbatas sehingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian DPRD.
“Pendapatan dan belanja daerah akan kita lihat secara mendalam. Termasuk hasil resapan dan pelaksanaan program di lapangan, karena waktu yang tersisa untuk pelaksanaan tahun anggaran ini juga semakin terbatas,” katanya.
Selain pendapatan dan belanja, DPRD juga akan melihat kembali sejumlah program prioritas yang masuk dalam P-APBD 2026.
Wong menekankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga harus memperoleh perhatian, sehingga perubahan anggaran tidak berhenti pada aspek administratif semata.
“Program prioritas harus kita lihat, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
