Berbagai persoalan infrastruktur lingkungan turut menjadi materi sosialisasi. Godfried meminta warga melaporkan jalan berlubang, parit tersumbat, dan kerusakan drainase kepada instansi terkait agar dapat dilakukan pemeriksaan.
Ia juga menjelaskan bahwa anggota DPRD memiliki dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang dapat diperjuangkan untuk mendukung pembangunan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Mengenai administrasi kependudukan, Godfried menyampaikan bahwa pengurusan KTP dan kartu keluarga (KK) kini dapat dilakukan melalui kantor kecamatan. Dengan demikian, warga tidak harus selalu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Jalan Iskandar Muda.
Ia turut mengusulkan agar penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan langsung setelah seorang anak dilahirkan di bidan, klinik, maupun rumah sakit. Selain itu, ia meminta agar akses pelayanan bagi warga lanjut usia di kantor Disdukcapil mendapat perhatian, terutama karena sebagian layanan berada di lantai tiga.
