Dorongan Transparansi dan Pengawasan
IKI Sumut menegaskan bahwa semua temuan ini harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Hara Oloan menyebut dugaan penyimpangan tersebut menunjukkan adanya potensi persekongkolan sistematis dalam pelaksanaan proyek-proyek yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan, memeriksa pihak-pihak terkait, dan memastikan kerugian negara tidak terus berlarut. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumut belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan tersebut, Kamis (28/8/2025).
