MEDAN, langgamnews.com – Kinerja penanganan banjir di Kota Medan kembali menjadi perhatian DPRD dalam evaluasi akhir tahun. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Triwulan IV Tahun 2026, Komisi IV DPRD Medan menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan genangan yang masih sering terjadi, Senin, 5 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, yang memaparkan berbagai langkah serta kendala dalam penanganan banjir di lapangan.
Dalam pembahasan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan perlu diperkuat agar program penanggulangan banjir berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan secara proporsional tanpa mengganggu kinerja OPD.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, tidak terganggu,” ujar Paul.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menyampaikan hasil temuan lapangan terkait belum optimalnya fungsi kolam retensi Martubung. Ia menilai sistem drainase di kawasan tersebut belum tertata dengan baik sehingga pintu air belum berfungsi maksimal.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata politisi PKB tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa di wilayah Kecamatan Medan Deli masih banyak ditemukan saluran air yang tidak memadai serta parit yang tersumbat. Kondisi tersebut dinilai memperbesar risiko banjir saat curah hujan tinggi.
Menurutnya, meskipun masyarakat telah diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, perbaikan infrastruktur tetap menjadi harapan utama warga.
Sementara itu, Antonius Devolusi Tumanggor yang juga anggota Komisi IV DPRD Medan, meminta Dinas SDABMBK segera mengambil langkah nyata dalam menindaklanjuti persoalan banjir, serta memastikan aspirasi masyarakat melalui pokir dapat direalisasikan.
Menanggapi hal tersebut, Gibson Panjaitan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menangani banjir secara bertahap, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono yang kerap mengalami genangan.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Sejumlah program prioritas disebut sedang berjalan, seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, dan peninggian tanggul di titik-titik rawan banjir. Program tersebut dilaksanakan bersama BWS Sumatera Utara serta melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra luar negeri.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Gibson juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air.
Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan dan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan utama di Kota Medan.
