Dalam keterangannya, Fauzi juga menyinggung informasi yang berkembang di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan. Menurutnya, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai persepsi.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Fauzi mengatakan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus memantau pelaksanaan program di Dishub agar berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan transparansi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan di lingkungan Dishub Kota Medan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan secara akuntabel.
