MEDAN, langgamnews.com – Desakan agar Pemerintah Kota Medan memperbaiki pelayanan publik kembali mengemuka. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat, terutama di sektor perhubungan.
Menurut Fauzi, evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan perlu menjadi perhatian karena sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik masih sering ditemukan di lapangan. Keluhan mengenai parkir tepi jalan dan lampu penerangan jalan umum (PJU) disebut masih mendominasi aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, kondisi sistem parkir di Kota Medan dinilai belum tertata dengan baik. Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari masih adanya pengutipan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk kendaraan roda empat.
Fauzi berpendapat berbagai upaya penertiban yang dilakukan belum mampu menghilangkan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Selain sistem parkir, Fauzi mengungkapkan banyaknya lampu penerangan jalan yang padam juga menjadi persoalan yang berulang kali disampaikan warga saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun reses. Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Dalam keterangannya, Fauzi juga menyinggung informasi yang berkembang di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan. Menurutnya, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai persepsi.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Fauzi mengatakan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus memantau pelaksanaan program di Dishub agar berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan transparansi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan di lingkungan Dishub Kota Medan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan secara akuntabel.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Medan maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan terkait berbagai sorotan yang disampaikan Fauzi. Redaksi akan memperbarui informasi apabila klarifikasi dari pihak terkait telah diperoleh.
