Selain pemerintah, perhatian AMSUB juga diarahkan kepada DPRD Sumatera Utara. Aliansi tersebut sebelumnya mendorong lembaga legislatif membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme kelembagaan, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Bagi AMSUB, penyampaian aspirasi kepada DPRD perlu diikuti kejelasan tindak lanjut. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang dapat digunakan untuk membahas persoalan masyarakat bersama pihak terkait.
Karena itu, aksi 10 November juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mendorong lembaga legislatif merespons aspirasi yang disampaikan, bukan sekadar menerima pengaduan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Mengangkat tajuk “Sumatera Utara Tidak Diam!”, AMSUB mengajak mahasiswa dan masyarakat agar tidak apatis terhadap persoalan publik. Peringatan Hari Pahlawan dinilai menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya keberanian memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat.
