Bandingkan dengan Daerah Lain
Robi menilai penerapan digitalisasi dalam pengawasan pajak daerah seharusnya dapat dilakukan lebih optimal. Ia membandingkan kondisi Medan dengan sejumlah daerah yang menurutnya telah menjalankan sistem tapping box.
“Komparasi empiris menunjukkan Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, hingga Batam mampu mengoperasikannya secara simultan. Pertanyaan mendasarnya, mengapa Kota Medan mengalami stagnasi? Kami menuntut political will Saudara Wali Kota tidak sekadar menjadi komoditas wacana, melainkan diaktualisasikan dalam penetapan kebijakan konkret reformasi tata kelola PAD,” katanya.
Selain persoalan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Robi meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem pengendalian internal sekaligus mengurangi risiko terjadinya persoalan keuangan daerah yang berulang.
“Kami menginstruksikan pemenuhan seluruh rekomendasi BPK secara rigid. Ini krusial demi memitigasi deviasi dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta memangkas risiko terjadinya kerugian keuangan daerah yang berulang,” ujarnya.
