Dalam dokumen somasi yang diterbitkan Kantor Hukum TRIFA & Rekan, perjanjian sewa-menyewa antara Susiaty dan pihak penyewa disebut dibuat pada 1 Januari 2022. Masa kontrak tercantum hingga 1 Januari 2028, dengan nilai sewa Rp20 juta per tahun atau total Rp120 juta untuk enam tahun. Pembayaran disebut dilakukan setiap tahun.
Akan tetapi, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya mempersoalkan keabsahan perjanjian tersebut. Dalam Somasi/Teguran I tertanggal 30 Maret 2026, kuasa hukum menyebut dokumen itu cacat hukum karena tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak diketahui saksi-saksi.
Keberatan serupa kembali disampaikan melalui Somasi/Teguran II dan Terakhir tertanggal 3 April 2026. Kali ini, pihak ahli waris juga mempertanyakan tanda tangan yang tercantum dalam perjanjian karena dinilai berbeda dengan tanda tangan almarhumah pada KTP asli. Dokumen itu turut dipersoalkan karena disebut tidak dibubuhi meterai.
Perselisihan kemudian berlanjut melalui surat Kantor Hukum TRIFA & Rekan tertanggal 12 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, kuasa hukum meminta gudang dikosongkan dan menyebut penyewa belum membayar uang sewa sejak Januari hingga Oktober 2026.
