Tri juga memaparkan lima persoalan yang menjadi dasar tuntutan ZA. Pertama, kehilangan jabatan Komisaris Utama sejak April 2026. Kedua, tidak menerima honor bulanan Rp6.423.500. Ketiga, pembayaran saham senilai Rp1.540.000.000 belum terealisasi. Keempat, tidak memperoleh keuntungan saham. Kelima, meminta pengembalian seluruh saham senilai Rp3.540.000.000.
Sementara itu, ZA dalam konferensi pers menjelaskan bahwa nilai nominal saham miliknya masih tercatat Rp1.000 per lembar hingga saat ini.
“Sahamnya pada saat 2026 April itu masih Rp. 1.000 per lembar Masih sampai sekarang Sampai sekarang masih Rp. 1.000 ya,” kata ZA.
Ia membenarkan bahwa nilai keseluruhan saham yang dimilikinya masih sama, yakni Rp3.540.000.000.
Persoalan transaksi jual beli saham dan perubahan kedudukan Komisaris Utama tersebut kini menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh ZA melalui kuasa hukumnya.
Dokumen yang menjadi dasar pemberitaan ini meliputi STPL Polres Lhokseumawe tertanggal 26 Oktober 2026 serta surat dan uraian tuntutan hukum dari Kantor Hukum Trifa & Rekan terkait sengketa saham BPRS RHA.












