Selain persoalan jabatan, ZA juga disebut tidak menerima honor bulanan sebesar Rp6.423.500 selama April hingga September 2026. Jika dihitung selama enam bulan, total honor yang diklaim belum diterima mencapai Rp38.541.000.
Sebelum menempuh pelaporan pidana, kuasa hukum ZA telah melayangkan Somasi Pertama tertanggal 10 Agustus 2026 dan Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 19 Agustus 2026.
Somasi tersebut ditujukan kepada MZ selaku Direktur Utama, SR selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, serta DA selaku notaris BPRS RHA Lhokseumawe.
Dalam dokumen kuasa hukum disebutkan bahwa somasi pertama dan kedua telah disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang dituju pada 11 Agustus 2026.
Kuasa hukum juga menyinggung surat Nomor 13/B-S/Hafas/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 perihal tanggapan dan balasan somasi terkait jual beli saham atas nama ZA sebagai Pemegang Saham Pengendali.
Surat tersebut disebut berasal dari HAFAS & Partner Law Office yang bertindak sebagai kuasa hukum MZ dan SR.
Namun, menurut pihak ZA, jawaban tersebut belum memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang disampaikan dalam somasi, khususnya mengenai rangkaian kesepakatan sebelum RUPS LB pada 28 November 2025.












