Melalui surat kuasa hukum, pihak ZA sebelumnya meminta BPRS RHA memenuhi salah satu dari dua tuntutan, yakni membayar uang pembelian saham sebesar Rp1.540.000.000 atau mengembalikan kedudukan ZA sebagai Komisaris Utama.
Permintaan tersebut diberikan dengan batas waktu 7 x 24 jam kalender sejak surat diterima. Batas akhir pemenuhan tuntutan sebagaimana tercantum dalam surat adalah Senin, 5 Oktober 2026.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan melalui jalur pidana maupun perdata.
Surat tersebut ditandatangani tim kuasa hukum ZA, yakni Hj. Tri Atnuari, SH, M.Hum., Hj. Fatmal Aisha, SH, MH, dan Chitra Dwi Kartika, SH.
Tembusan surat turut disampaikan kepada Kapolda Aceh, Kapolres Lhokseumawe, Kepala OJK Provinsi Aceh, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.
Dalam konferensi pers, Tri kembali menegaskan bahwa tuntutan kliennya saat ini adalah pengembalian seluruh saham senilai Rp3.540.000.000.
“Itulah kami akan lakukan. Tututan kami sekarang adalah kembalikan saham kami Rp3.540.000.000 dan kami sudah laporkan ini pada di Polres Lhokseumawe, Nomor STPL/358/X/2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026. Sekarang masih dalam proses,” ungkap Tri.












