Di sisi lain, persoalan tersebut juga berkaitan dengan status kepemilikan saham ZA di BPRS RHA. ZA tercatat sebagai Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau pemegang saham mayoritas.
Kepemilikan saham ZA tercatat senilai Rp3.540.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Jumlah tersebut setara dengan 3.540.000 lembar saham dari total 8.550.000 lembar saham yang dimiliki 22 pemegang saham.
Menurut uraian kuasa hukum, saham ZA senilai Rp3,54 miliar masih tercatat di perusahaan. Sementara itu, pembayaran atas transaksi pembelian sebagian saham sebesar Rp1,54 miliar belum diterima.
Persoalan jabatan Komisaris Utama juga menjadi bagian dari tuntutan ZA. Kuasa hukum menyebut kliennya telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2026 yang menyatakan tidak bersedia lagi mengundurkan diri sebagai Pemegang Saham Pengendali dan tetap ingin menduduki jabatan Komisaris Utama.
Namun, berdasarkan dokumen yang disampaikan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Jakarta melakukan revisi dan perubahan profil perusahaan PT BPRS Rahmah Hijrah Agung pada 4 Mei 2026.












