Politik & Pemerintahan

DPRD Kota Medan Terima Aspirasi Cipayung Plus, Sejumlah Program Nasional Jadi Sorotan Mahasiswa

1
×

DPRD Kota Medan Terima Aspirasi Cipayung Plus, Sejumlah Program Nasional Jadi Sorotan Mahasiswa

Sebarkan artikel ini

Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan memastikan seluruh masukan dari organisasi mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Suasana kebersamaan Ketua DPRD Kota Medan, unsur pimpinan DPRD, dan organisasi mahasiswa Cipayung Plus dalam sesi foto bersama setelah audiensi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kota Medan. Medan, Senin (22/6/2026). (langgamnews.com/Foto: Ist).

MEDAN, langgamnews.com – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan menyampaikan berbagai masukan terkait sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mengangkat isu mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan itu dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Medan Zainuddin Lubis.

Audiensi tersebut diikuti perwakilan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan, yakni GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI.

Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menegaskan DPRD Kota Medan selalu memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, setiap aspirasi yang diterima akan disampaikan sesuai prosedur serta kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Dalam sesi dialog, Ketua KAMMI Kota Medan yang juga mewakili Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Ia menilai evaluasi terhadap sejumlah kebijakan perlu dilakukan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Amin juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan karena telah memfasilitasi ruang dialog antara mahasiswa dan lembaga legislatif. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus. Menurut Amin, pemerintah perlu melakukan evaluasi agar implementasi program tersebut benar-benar efektif dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.

Selain itu, ia menilai keberhasilan program juga bergantung pada sistem pendataan penerima manfaat yang akurat serta tata kelola anggaran yang transparan sehingga bantuan dapat tepat sasaran.

“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Cipayung Plus turut meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Mahasiswa juga mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap biaya distribusi barang dan jasa yang berpeluang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.

Menutup penyampaiannya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan terus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, terutama terkait evaluasi berbagai kebijakan strategis nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen menegaskan DPRD Kota Medan akan memberikan perhatian terhadap seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya.