Warga Sampaikan Berbagai Persoalan
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog antara warga dan narasumber. Pada kesempatan tersebut, sejumlah warga memanfaatkan forum untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Salah seorang warga, Manik, yang berdomisili di Jalan Saudara, mengajukan pertanyaan terkait proses pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah warisan agar dapat dialihkan menjadi kepemilikan pribadi.
“Tanah kami ini tanah waris dan PBB masih atas nama induk. Bagaimana cara memecahnya supaya PBB atas nama saya sendiri,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan itu, Godfried menjelaskan bahwa pengurusan PBB harus didasarkan pada dokumen kepemilikan tanah yang sah.
“Dasar penerbitan SPPT PBB adalah surat kepemilikan tanah. Jadi harus disatukan dulu atau dilakukan penggabungan sertifikat, setelah itu baru mengurus PBB,” jelasnya.
Selain persoalan administrasi tanah, warga juga menyoroti keberadaan pedagang di Jalan Kemiri yang dinilai mengganggu akses jalan dan aktivitas warga di sekitar permukiman.
Godfried mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian pihaknya karena berkaitan dengan perubahan fungsi sejumlah ruas jalan di Kota Medan.
“Persoalan ini sedang kami bahas di Komisi III. Banyak jalan di Kota Medan yang berubah fungsi menjadi pasar, seperti di Kemiri dan Seksama. Kami sedang mencari solusi agar penataan bisa dilakukan tanpa merugikan pedagang,” katanya.
Tidak hanya itu, warga juga mengemukakan keluhan lain seperti lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, saluran drainase yang tersumbat, hingga akses jalan yang tertutup di sekitar kawasan Hotel Antares. Beberapa warga juga mempertanyakan bantuan sosial yang belum mereka terima.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Godfried menyatakan akan menyampaikan persoalan itu kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.
“Kita tidak hanya bicara saja. Nanti dinas terkait langsung turun ke lokasi, difoto, dibuat berita acara, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
