MEDAN, langgamnews.com – Persoalan keterbatasan penerima bantuan bagi warga lanjut usia (lansia) kembali menjadi perhatian dalam agenda Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Dari jumlah warga lansia yang membutuhkan dukungan sosial, program yang berjalan saat ini disebut baru mencakup sekitar 10.000 orang.
Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM untuk mengusulkan penambahan alokasi anggaran. Ia menilai perluasan penerima menjadi salah satu hal yang harus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM saat menggelar Sosperda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Air Bersih Ujung No. 222, Kompleks Gertu, Lingkungan 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu pagi (5/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti ratusan warga dan dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan. Forum tidak hanya membicarakan bantuan lansia, tetapi juga berkembang menjadi ruang penyampaian berbagai persoalan masyarakat, mulai dari validitas data penerima bantuan, klasifikasi desil, persoalan Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menjelaskan, program bantuan untuk lansia yang saat ini berjalan memiliki alokasi sekitar Rp24 miliar hingga Rp25 miliar. Dengan jumlah penerima yang masih sekitar 10.000 orang, ia menilai pemerintah perlu melihat kembali kemampuan anggaran agar cakupan program dapat diperluas.
“Ya, permasalahan ini masih berkutat di PKH lah. Terutama PKH lansia itu kita masyarakat ini yang dapat di medan ini kan baru kira-kira 10.000 itu dengan anggaran 24 miliar ke 25.”
Menurutnya, peningkatan jumlah penerima otomatis membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar. Karena itu, ia menyebut angka sekitar Rp100 miliar sebagai salah satu target anggaran yang akan diperjuangkan untuk tahun berikutnya.
“Seperti dibilang tadi masyarakat tadi dia atas lagi sekarang lansia. Jadi kita harapkan tahun depan ini minimal kita tampung dia di 100 miliar kita harapan tahun depan ya kan bisa tertampung minimal setengah karena kita harapkan dengan 100.000 lansia kali dengan rata-rata 10 kali lipat dia harus 250 miliar sebetul ter cover semuanya.”
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menegaskan, besaran tersebut masih berupa target perjuangan dalam proses penganggaran. Ia berharap penambahan anggaran nantinya dapat meningkatkan jumlah warga yang memperoleh manfaat program, meski keputusan akhir tetap melalui mekanisme pembahasan anggaran pemerintah daerah.
Persoalan Data Bansos Ikut Mengemuka
Di luar kebutuhan anggaran, persoalan pendataan warga menjadi salah satu bagian penting dalam dialog tersebut. Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menilai masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital perlu mendapatkan pendampingan agar proses pemutakhiran data tidak justru membuat kelompok rentan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
“Karena terjadi di sana jadi apa iri hati ada yang dapat ada yang tidak jadi harapkan ke depan usah lagi banyak syaratnya ketentuan yang penting dia masuk desil 5 ke bawah lansia dikasih aja bantuan itu yang perlu terkait ini kan banyak yang belum paham ni makanya kita pikir begini bisa bisa kan ada IKD kita harapkan ini kan diperpanjang sampai kita harapkan ee pemerintah melalui kepling dan lurah jemput bola aja dijemput bola aja seluruh masyarakat diparisaskan aja semua berketahuan desil dia langsung terbuka”
Dalam sesi tanya jawab, warga juga menyoroti persoalan klasifikasi desil yang menjadi bagian dari basis data perlindungan sosial. Sejumlah warga mempertanyakan kemungkinan mendapatkan bantuan ketika kondisi ekonomi yang mereka alami dinilai tidak sejalan dengan data yang tercatat.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan kemudian memberikan penjelasan mengenai mekanisme koreksi data. Masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui saluran yang tersedia. Pengajuan tersebut tetap harus melalui tahapan pemeriksaan dan validasi untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Warga juga diarahkan memanfaatkan aplikasi Perlinsos serta meminta bantuan melalui perangkat kelurahan maupun pendamping di wilayah masing-masing ketika menghadapi kendala dalam proses pembaruan data.
Data Penerima PKH dan Isu Judi Online
Isu lain yang turut mendapat perhatian dalam forum adalah adanya data penerima PKH yang disebut terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.
Pendamping PKH menjelaskan bahwa terdapat penerima yang terdeteksi dalam data terkait aktivitas tersebut. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk menjaga keamanan data kependudukan maupun rekening keluarga agar tidak digunakan oleh pihak lain.
Bagi warga yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online tetapi namanya masuk dalam data indikasi tersebut, mekanisme klarifikasi atau sanggahan dapat ditempuh. Sementara proses penanganan terhadap pihak yang memang terlibat akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut akurasi basis data dan proses verifikasi penerima.
Banjir dan Lampu Jalan Jadi Keluhan Warga
Forum Sosperda juga menjadi tempat warga menyampaikan persoalan yang berada di luar program bantuan sosial. Masalah genangan air menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat di kawasan Medan Denai.
Warga dari Jalan Air Bersih dan Jalan Pelajar Timur mengungkap kondisi banjir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat saat hujan turun. Salah seorang warga bahkan menyebut ketinggian air di lingkungannya dapat mencapai sekitar satu meter hingga masuk ke rumah.
Persoalan saluran drainase juga diminta mendapat perhatian karena dinilai berkaitan dengan munculnya genangan. Warga berharap persoalan tersebut tidak hanya ditangani ketika banjir terjadi, tetapi juga melalui perbaikan infrastruktur pengendali air.
Selain banjir, kondisi penerangan jalan umum (LPJU) turut dipertanyakan. Menanggapi keluhan itu, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan bahwa laporan masyarakat dapat disampaikan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
“Nah, di mana dari 97.500 titik ini tentunya ada perawatan serta pemeliharaan. Jadi, terkait ada laporan masyarakat untuk LPJU segera laporkan ke kami.”
Menurut penjelasan pihak Dishub, setiap laporan mengenai LPJU akan ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui sumber gangguan, termasuk kemungkinan kerusakan lampu, trafo maupun komponen pendukung lainnya.
Pendidikan dan Kesehatan Juga Disorot
Pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan dalam kegiatan itu turut mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menyampaikan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk dukungan pendidikan bagi siswa, peluang beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) sesuai persyaratan.
Persoalan pemerataan sekolah negeri juga menjadi perhatian. Menurut Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, distribusi fasilitas pendidikan perlu mempertimbangkan persebaran penduduk sehingga akses masyarakat terhadap sekolah tidak terkendala jarak maupun persoalan zonasi.
Dalam forum tersebut, pembangunan SMP negeri di kawasan Jalan Garu 3 disebut sebagai salah satu upaya yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan. Drs. Godfried Effendi Lubis, MM juga meminta masyarakat yang mengalami kendala dalam memperoleh bantuan pendidikan menyampaikan data secara lengkap agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku.
Pertanyaan warga kemudian meluas pada akses bantuan bagi lansia, janda pensiunan dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Persoalan kelayakan penerima, menurut penjelasan yang disampaikan dalam forum, tetap berkaitan dengan basis data serta persyaratan program, termasuk klasifikasi desil.
Bagi Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, berbagai persoalan yang disampaikan warga menunjukkan pentingnya perbaikan pendataan sekaligus peningkatan kapasitas anggaran. Ia menilai perluasan bantuan lansia harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan warga yang memenuhi kriteria benar-benar tercatat dalam sistem.
Usulan peningkatan anggaran tersebut selanjutnya akan diperjuangkan melalui tahapan pembahasan anggaran. Namun, jumlah penerima maupun besaran anggaran yang nantinya disepakati tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, proses pembahasan bersama serta kebijakan Pemerintah Kota Medan sesuai ketentuan yang berlaku.
