Kinerja BPD Diminta Dievaluasi
Dalam rekomendasi DPRD, Sri turut mendorong evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Daerah (BPD) yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah.
Evaluasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk melihat efektivitas pengelolaan sekaligus mempertimbangkan penyegaran personel.
“Kami merekomendasikan kepada Pemko supaya kinerja BPD coba dilihat dan dievaluasi. Kami juga mengusulkan pentingnya rolling, jangan orang-orangnya yang sama terus berada di situ,” katanya.
PBG Dinilai Perlu Ditata Ulang
Perhatian Sri juga tertuju pada proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia mengatakan DPRD Medan sebelumnya telah meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai mekanisme penerbitan perizinan tersebut.
Sri mengakui pengajuan PBG telah menggunakan sistem digital. Namun, ia menyebut masih terdapat persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk terkait proses pembayaran dan keberadaan konsultan dalam pengurusan.
“Kalau kita melihat sebenarnya semua sudah pakai digital. Orang mau mengurus PBG masuknya digital. Saya termasuk yang mencoba mencari tahu. DPMPTSP yang menerbitkan izin, tetapi ada konsultan,” katanya.
Menurut Sri, persoalan tersebut sebelumnya juga telah ditanyakan kepada Sekda Medan. Ia berharap mekanisme PBG dapat dibenahi sehingga masyarakat memperoleh kejelasan dalam proses pengajuan maupun pembayaran.
“Orang membangun jadi susah, mau bayar susah. Karena itu saya mendorong supaya PBG ini kayaknya harus ada Pansus PBG,” ujar wakil rakyat Kota Medan.
Sri mengatakan Pansus PBG pernah dibentuk pada periode DPRD sebelumnya, tetapi menurutnya belum berjalan secara optimal. Ia berharap pembentukan pansus kembali dapat membuka persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Yang kami dorong kali ini supaya lebih transparan. Ada masalah apa sebenarnya sehingga PBG ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan orang banyak,” katanya.
