Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadi persoalan karena Kepling memiliki tanggung jawab besar sebagai ujung tombak pemerintahan dalam menyampaikan berbagai program Wali Kota kepada masyarakat.
“Terkait hal ini Wali Kota tidak tahu aturan. Padahal tugas Kepling itu sangat besar, sebagai ujung tombak penyampaian program Wali Kota ke masyarakat,” paparnya.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan warga yang membutuhkan penanganan di tingkat lingkungan umumnya terlebih dahulu disampaikan kepada Kepling. Persoalan itu antara lain banjir, tumpukan sampah, lampu jalan yang mati, hingga urusan administrasi kependudukan.
Godfried juga menyoroti beban pekerjaan Kepling yang menurutnya berlangsung selama 24 jam tanpa mengenal hari libur. Namun, honor yang diterima saat ini dinilainya masih jauh dari standar upah minimum.
Selain itu, ia mengingatkan Pemko Medan agar tidak menjadikan Kepling sekadar alat pencitraan dalam kegiatan Sapa Warga. Ia menilai penghargaan terhadap peran mereka semestinya diwujudkan melalui kebijakan nyata, terutama peningkatan honor dengan dasar penganggaran yang jelas dan transparan.
“Kepling itu bukan beban, mereka adalah mitra Wali Kota. Kalau mau dihargai, hargailah dengan gaji yang layak sesuai aturan,” tandasnya.
Redaksi Langgamnews.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui pesan WhatsApp terkait rencana penambahan honor Kepala Lingkungan sebesar Rp200 ribu pada 2027 serta tuntutan agar honor Kepling disesuaikan dengan UMK Medan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang disampaikan redaksi belum mendapat tanggapan.
Penulis: Ismail
Editor: Elvirahmi Tanjung












