Medan, langgamnews.com/ – Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mendesak Pemko Medan agar segera memaksimalkan pemanfaatan dana penanganan banjir sebesar Rp6 triliun yang digelontorkan oleh World Bank. Ia mengingatkan bahwa batas waktu penggunaan anggaran tersebut hanya sampai Januari 2027, seperti disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PKPCKTR dan SDABMBK Medan, Senin (27/10/2025), Hal tersebut sebagaimana diberitakan beberapa media.
“Apa yang menjadi kendala saat ini? Sampaikan di sini biar kita bantu, sehingga penanganan banjir ini bisa dilakukan,” ujar Lailatul Badri dalam rapat tersebut.
Politisi PKB itu menilai bahwa hambatan terbesar dalam program penanganan banjir adalah pembebasan lahan. Karena itu, ia meminta Pemko Medan dan Satgas untuk bergerak cepat agar anggaran dari World Bank dapat dimaksimalkan dan segera masuk ke tahap pengerjaan fisik.
“Kasihan juga masyarakat kita yang terus terdampak banjir. Sudah triliunan rupiah dikeluarkan, tapi banjir belum tuntas. Dengan anggaran ini, pengerjaan seharusnya bisa direalisasikan tahun depan,” kata Lailatul Badri.
Sementara itu, Sekretaris Dinas SDABMBK Medan, Willy Irawan, menjelaskan bahwa Kota Medan menerima anggaran sebesar Rp163 miliar dari World Bank khusus untuk penanganan di Sungai Badera. Namun hingga saat ini, baru sekitar Rp30 miliar yang terserap akibat proses pembebasan lahan yang belum rampung.
“Jika pembebasan lahan cepat selesai, anggaran World Bank bisa dipergunakan untuk pengerjaan fisik dan proyek bisa selesai sebelum Januari 2027,” jelas Willy.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, M Afri Rizki Lubis. Hadir pula anggota komisi, yakni Lailatul Badri, Datuk Iskandar Muda, Zulham Effendi, Jusuf Ginting, dan Edwin Sugesti Nasution.
