Anggota DPRD Fauzi: Tawuran Belawan Marak karena Pemko Medan Gagal Buka Lapangan Kerja?

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, saat menyampaikan kritik terhadap Pemko Medan terkait maraknya tawuran di Belawan. Medan, Selasa (9/9/2025). (langgamnews.com/Foto: Istimewa).

Medan, langgamnews.com – Tawuran antarwarga masih kerap terjadi di kawasan Medan Utara, khususnya Belawan. Peristiwa ini dinilai tidak terlepas dari belum maksimalnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menyelesaikan persoalan kompleks di wilayah tersebut, terutama soal ketersediaan lapangan pekerjaan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, mengaku prihatin melihat kondisi yang terus berulang itu. Ia menegaskan bahwa korban akibat tawuran sudah banyak, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian.

“Dari yang luka sampai meninggal dunia sudah ada akibat tawuran di sana. Bahkan pihak kepolisian juga banyak menjadi korban. Pemko Medan harus merespon, jangan hanya melakukan pertemuan-pertemuan tapi tidak ada solusinya,” ujar Fauzi saat diwawancarai, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, persoalan mendasar di Belawan adalah minimnya lapangan pekerjaan. Rata-rata pelaku tawuran masih berada dalam usia produktif, namun tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mudah tersulut konflik.

“Kita melihat rata-rata mereka yang tawuran itu masih dalam usia produktif. Namun sayangnya banyak yang tidak punya pekerjaan sehingga gampang ikut tawuran. Saya rasa Pemko Medan harus serius menciptakan lapangan pekerjaan di sana, jangan hanya janji-janji,” tegas Fauzi yang juga duduk di Komisi I DPRD Medan.

Lebih lanjut, Fauzi menegaskan DPRD Medan, khususnya Fraksi Gerindra, akan terus mengawal persoalan ini. Ia juga mendorong Pemko Medan untuk menggandeng sektor industri di kawasan Belawan agar dapat membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.

“Ini akan kita kawal, termasuk terus mendorong Pemko Medan menghadirkan solusi dan menciptakan lapangan kerja. Sangat banyak pabrik di sana, Pemko Medan bisa menggandeng mereka untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Untuk memperkuat keamanan, Fauzi menyarankan agar Pemko Medan membentuk pos keamanan terpadu yang melibatkan unsur TNI-Polri, BNN, hingga perangkat kelurahan dan kecamatan di setiap lingkungan rawan.

“Tawuran ini sempat mereda dan hilang beberapa tahun lalu. Dulu juga ada program Pemuda Bela Negara (PBN). Bahkan ada yang berhasil lulus tes prajurit TNI melalui PBN itu. Tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Yang pasti Pemko Medan harus berinovasi dan berusaha dalam memastikan keamanan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *