Paripurna DPRD Medan Bahas Laporan Reses III, Aspirasi Warga Jadi Masukan Pembangunan

Medan, langgamnews.com – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pelaksanaan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2025 dari Daerah Pemilihan 1 hingga 5. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin, 25 Agustus 2025.

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. Zulkarnaen, S.K.M. Rapat ini turut dihadiri jajaran pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, perwakilan instansi.

Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menyampaikan salam pembuka sekaligus mengumumkan bahwa sidang paripurna DPRD Medan resmi dibuka untuk umum. Ia menjelaskan, anggota DPRD Medan tahun 2025 dari daerah pemilihan 1 sampai 5 hadir sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Kota Medan, dari 50 anggota DPRD, sebanyak 26 orang telah menandatangani daftar hadir.

“Dengan kehadiran tersebut, forum telah dinyatakan tercapai sehingga sidang paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Semoga seluruh tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” kata Wong Chun Sen.

Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa kehadiran lebih dari separuh anggota sudah mencukupi syarat kuorum sesuai tata tertib DPRD Kota Medan. Dengan demikian, agenda penyampaian laporan hasil reses dapat dilaksanakan secara resmi dan sah menurut aturan yang berlaku.

A. Daerah Pemilihan 1 dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Lily, M.B.A., M.H

Adapun anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang melaksanakan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 pada hari Sabtu hingga Senin, 26–28 Juli 2025, yaitu:

1. H. Rajudin Sagala, S.Pdi

2. Robi Barus, S.E., M.A.P

3. Dr. Lily, M.B.A., M.H

4. Dame Duma Sari Hutagalung

5. Reza Phalevi Lubis, S.Kom

6. Renville P. Napitupulu, S.E

7. Antonius D. Tumanggor, S.Sos

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK)

Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Lily, M.B.A., M.H., menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil pelaksanaan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 pada Sidang Paripurna DPRD Medan. Aspirasi tersebut dihimpun dari warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Barat, dan Medan Baru.

Dalam penyampaian resesnya, Dr. Lily menegaskan bahwa masyarakat banyak mengeluhkan persoalan infrastruktur, banjir, dan lingkungan. “Aspirasi ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Dr. Lily di ruang paripurna DPRD Medan.

Sejumlah warga meminta perbaikan jalan yang sudah lama rusak dan sulit dilalui. Warga Jl. Pabrik Tenun Gang Dame, Kelurahan Sei Putih Timur I, Medan Petisah menilai jalan di lingkungan mereka sudah wajib dicor. Selain itu, mereka berharap parit ditutup agar akses jalan lebih lebar.

Keluhan juga datang dari Jl. Klambir V Pasar IV, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Warga meminta parit diper dalam supaya aliran air lancar, sebab hujan sebentar saja sudah menimbulkan banjir.

Masalah serupa ditemukan di berbagai titik lain, antara lain Jl. Sekata di Kelurahan Karang Berombak, Medan Barat, Jl. Pinggir Rel, serta Jl. Agenda dan Jl. Agenda Tengah, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah. Warga menyoroti kerusakan jalan, parit yang dangkal, serta sampah berserakan yang mengganggu kebersihan lingkungan.

Selain itu, warga Jl. Klambir V Gang Ubudiyah dan Gang Bunga, Tanjung Gusta mengusulkan pengaspalan jalan, perbaikan drainase, serta pengorekan parit. Sedangkan di Jl. Sei Tuntungan Baru 6A, Babura, Medan Baru, warga meminta perbaikan dinding parit yang sudah roboh.

Beberapa warga juga menyoroti persoalan banjir dan saluran air. Hanifah Jannah, warga Jl. Sekata Gang Melati, Sei Agul, mengusulkan pelebaran parit, sementara Sabdin Harahap, warga Jl. Sekata Gang Madrasah, meminta perbaikan saluran pembuangan air hujan ke Sungai Deli.

Tak hanya itu, aspirasi juga mencakup perawatan pohon tua yang membahayakan. Warga Jl. Sei Seguti No. 41, Medan Petisah, memohon agar dilakukan penebangan pohon karena dikhawatirkan tumbang menimpa rumah dan tiang listrik.

Permintaan pembangunan jembatan di Jl. Buku Ujung, Medan Petisah juga mencuat. Warga berharap adanya jembatan di atas sungai agar akses menuju Jl. Kapten Muslim lebih mudah.

Dinas Perhubungan

Sejumlah aspirasi masyarakat terkait sektor transportasi dan penerangan jalan terhimpun dalam pelaksanaan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 anggota DPRD Medan Dapil I.

Masyarakat menyoroti banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati di sejumlah lokasi. Warga Jl. Agenda, Jl. Agenda Tengah, dan Jl. Tinta, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah mengeluhkan kondisi jalan gelap akibat lampu yang tidak berfungsi. Hal yang sama juga dikeluhkan warga Jl. Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Medan Helvetia serta warga di Jl. Klambir V Gang Bunga Ujung, Tanjung Gusta yang meminta pemasangan lampu baru.

Sejumlah warga secara langsung menyampaikan harapan agar perbaikan segera dilakukan. Rahman, warga Jl. Karya LK IV, Cinta Damai, Medan Helvetia berharap lampu jalan yang mati segera diperbaiki Pemko Medan. Senada dengan itu, Hanafi dan Siti Habina, warga Jl. Gereja, Cinta Damai, Medan Helvetia, menilai jalan gelap rawan tindak kejahatan sehingga penerangan harus segera dipulihkan.

Selain persoalan lampu jalan, warga juga mengeluhkan praktik parkir liar. Warga Kelurahan Helvetia Tengah menyebut maraknya juru parkir liar yang memungut retribusi tidak resmi. Mereka juga menyoroti regulasi perparkiran yang tumpang tindih, di mana pengendara sudah membayar parkir melalui barcode tetapi masih dipungut biaya tambahan oleh jukir.

Aspirasi lain yang mengemuka yakni permohonan pembuatan jembatan di Jl. Karya Mesjid, Sei Agul, menuju Jl. Danau Singkarak dan Jl. Amir Hamzah (Griya), karena sering terjadi penutupan jalan sehingga akses warga terganggu.

Di sisi lain, warga juga meminta pembangunan saluran parit untuk mencegah banjir. Permintaan datang dari Sari Wirda, warga Jl. Sei Tuntungan Baru, Babura, Medan Baru, serta masyarakat Jl. Karya Gang Kartini, Karang Berombak.

Tidak hanya itu, warga Gang Kartini, Karang Berombak juga mengusulkan pemasangan CCTV demi menjaga keamanan lingkungan. Permintaan pemasangan lampu jalan juga datang dari berbagai titik, di antaranya Jl. Cangkir, Jl. Buku Sei Putih Barat, Jl. Pasundan, Lorong Toba, serta sekitar Gang Johar.

Bahkan, warga Jl. Surau No. 27, Kelurahan Sei Putih Timur I, Medan Petisah, meminta agar tiang listrik kayu di halaman rumah mereka segera diganti menjadi tiang beton demi keselamatan.

Dinas Lingkungan Hidup

Dr. Lily, M.B.A., M.H., juga menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait lingkungan hidup dalam Sidang Paripurna DPRD Medan. Aspirasi tersebut dihimpun dari kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) I.

Dr. Lily menegaskan, masyarakat masih menghadapi banyak persoalan di bidang lingkungan hidup, mulai dari pengelolaan sampah, keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS), hingga masalah hewan liar yang mengganggu aktivitas warga.

“Warga berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih aktif turun ke lapangan, khususnya di bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Barat, untuk melakukan sosialisasi pengelolaan persampahan. Bahkan masyarakat ingin adanya program Bank Sampah agar sampah bisa dikelola sekaligus menambah pendapatan warga,” ujar Lily.

Selain itu, warga Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat meminta penambahan bak sampah sebanyak tiga titik di Lingkungan I Bantaran Sungai Deli. Pasalnya, bak sampah yang ada saat ini sudah menjadi tempat pembuangan umum sehingga tidak lagi mampu menampung sampah warga setempat.

Keluhan lain datang terkait lokasi TPS yang berada sangat dekat dengan Sekolah Sutomo 2 di Kelurahan Pulo Brayan Kota. Warga menilai posisi TPS ini tidak layak karena menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas siswa dan warga sekitar.

Warga Kelurahan Sei Agul, Medan Barat juga meminta penyediaan bak sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai. Mereka juga berharap Pemko Medan memperbaiki tembok pinggiran sungai yang sudah rusak karena rawan longsor.

Di sisi lain, aspirasi mengenai penertiban hewan liar turut mengemuka. Nista, warga Jl. Mesjid, Cinta Damai, Medan Helvetia, dan Sumiati, warga Jl. Sempurna, Cinta Damai, meminta pemerintah menertibkan anjing-anjing liar di kawasan Pasar II Jl. Masjid yang dianggap meresahkan warga.

Keluhan terkait banjir juga disampaikan Nurul Hasia, warga Jl. Bahagia, Cinta Damai, Medan Helvetia. Ia berharap wilayahnya yang sering terdampak banjir saat hujan deras segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Sementara itu, Dewi Yuhermi, warga Jl. Gelas Gang Prabot No. 9, Kelurahan Sei Putih Tengah, meminta penebangan pohon besar di sekitar rumahnya karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan warga.

Selain itu, warga Jl. Piring, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah juga memohon adanya pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Harapannya, warga lebih disiplin dalam membuang sampah agar tidak lagi mencemari parit dan saluran air.

Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025, sejumlah warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan menyampaikan berbagai keluhan dan usulan terkait pelayanan serta bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Lily, M.B.A., M.H, dalam laporan hasil resesnya.

Warga menyoroti ketidakmerataan bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Lansia, yang dinilai banyak salah sasaran.

Beberapa aduan warga yang masuk, antara lain:

• Warga Jalan Pabrik Tenun Gg. Dame, Kelurahan Sei Putih Timur I, Medan Petisah, mengeluhkan tidak pernah memperoleh bantuan apa pun dari pemerintah, meski suaminya sudah lanjut usia.
• Warga Jalan Sekata Gg. Ikhlas, Kelurahan Karang Berombak, Medan Barat, menyampaikan belum pernah menerima bantuan, padahal memiliki anak penyandang disabilitas autis dan anak yatim.
• Seorang warga berusia 78 tahun di Jalan Karya Gg. Adil, Karang Berombak, memohon bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak memiliki penghasilan.
• Warga Jalan Sekip Ujung, Sei Agul, Medan Barat, menyoroti pembagian PKH yang dinilai lebih sering diterima warga yang mampu, sementara masyarakat kurang mampu justru tidak tersentuh.
• Beberapa KK di Jalan Sekata Lorong VI, Karang Berombak, mengaku tidak pernah memperoleh bantuan lansia, PKH, maupun KIP.
• Warga Jalan Gaharu/Pinggir Rel, Silalas, Medan Barat, memohon bantuan lansia.
• Warga Jalan Sekata Gg. Alfala mengusulkan bantuan kursi roda untuk istrinya yang sudah 10 tahun sakit, sementara penghasilan keluarga hanya dari becak dayung.
• Sejumlah warga di Jalan Periuk, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, melaporkan bahwa kartu PKH dan bantuan tunai mereka tidak pernah cair.
• Warga Jalan Pengayoman, Sei Agul, Medan Barat, mengaku tidak pernah memperoleh PKH meski bekerja sebagai tukang becak.
• Seorang warga di Jalan Tinta meminta pengaktifan kembali BPJS pemerintah karena sudah tidak bekerja.
• Warga Helvetia Tengah mempertanyakan status mereka yang sudah masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan ditempeli stiker warga miskin, namun tidak pernah menerima bantuan.
• Banyak warga juga mengeluhkan ketidaktepatan sasaran bansos, dimana penerima justru orang yang mampu, sementara masyarakat miskin tidak tersentuh.

Selain itu, masyarakat juga meminta:

• Bantuan rutin bagi lansia terutama yang tinggal berdua dengan pasangan, atau yang sudah janda/duda.
• Bantuan untuk penyandang disabilitas serta keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa (ODGJ).
• Bantuan pendidikan, seperti beasiswa PIP/PKH bagi anak sekolah agar lebih tepat sasaran, terutama bagi anak yatim dan keluarga miskin.
• Bantuan sembako secara berkala untuk warga tidak mampu di Kelurahan Sei Kambing C-II, Tanjung Gusta, dan Medan Helvetia.
• Bantuan kursi roda bagi lansia dan penderita sakit yang sudah beberapa kali mengajukan namun belum terealisasi.
• Bantuan permodalan UMKM untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
• Bantuan renovasi rumah ibadah dan dukungan bagi perkumpulan sosial (STM).

Sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi tersebut di antaranya:

• Rahman, warga Jalan Karya, Helvetia, meminta bantuan pendidikan anak sekolah.
• Hanafi, warga Jalan Gereja, Helvetia, meminta perhatian untuk lansia dan warga miskin.
• Gunawan Syahputra, warga Helvetia, berharap ada bantuan untuk pembangunan/renovasi masjid.
• Nurul Hasia, warga Jalan Bahagia, Cinta Damai, meminta sembako untuk nenek dan orang tua.
• Umi Kalsum, warga Jalan Sei Muara Baru, Medan Baru, memohon sembako untuk janda dan lansia.
• Putri Rahmayani, warga Jalan Sei Tuntungan Baru No.41, Medan Baru, meminta tindak lanjut beasiswa anaknya yang terdaftar PIP, namun dananya tidak pernah disalurkan.
• Hj. Ramayanti, warga Medan Baru, meminta bansos pendidikan diprioritaskan untuk anak yatim.
• Masdiana, warga Medan Baru, meminta kuota bantuan lansia ditambah.
• Ibu Rukiyah, warga Jalan Panci, mengaku belum pernah menerima PKH meski rumahnya ditempeli stiker warga miskin.
• Maruhum Siagian, warga Jalan Cangkir No.72, meminta bantuan sosial karena tergolong kurang mampu.

Dinas Kesehatan Dan BPJS

Dr. Lily, M.B.A., M.H. dalam penyampaian pandangan pada sidang paripurna DPRD Medan juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan dan BPJS.

Menurut Lily, sejumlah warga masih kebingungan dalam mengakses layanan BPJS maupun bantuan kesehatan. “Kami menerima aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan bagi keluarganya, serta masih ada yang belum memiliki BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, Sri Karlina, warga Jalan Sei Tuntungan Baru, Medan Baru, menanyakan mekanisme pergantian dari BPJS Mandiri ke BPJS gratis yang disubsidi pemerintah. Hal serupa juga disampaikan Supriono, warga Jalan Sekata Gang Al-Falah, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, yang berharap adanya program pengalihan dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Selain itu, ada pula aspirasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan bantuan kesehatan. Misalnya, Fitriah Syahrul dari Jalan Sekata, Karang Berombak, Medan Barat yang memohon adanya bantuan untuk anak sekolah. Sementara Elsa Nabila dari Jalan Sekata Gang Dahlia, Sei Agul, Medan Barat, serta Ernawati Tanjung dari Jalan Sekata Gang Flamboyan No. 12, Sei Agul, Medan Barat berharap agar program bantuan untuk lansia dapat diperhatikan lebih serius.

Masyarakat Jalan Buku juga menyampaikan permohonan bantuan berupa obat-obatan dan vitamin khususnya untuk anak-anak sekolah.

Lily menegaskan, seluruh aspirasi tersebut mencerminkan masih banyaknya warga yang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial. “Kami harap Pemko Medan bersama instansi terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini, agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dr. Lily, M.B.A., M.H. juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang dikeluhkan masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.

Ia menyampaikan, Gunawan Syahputra, warga Medan Helvetia, meminta agar pemerintah lebih memperhatikan penanganan administrasi kependudukan bagi anak-anak terlantar, khususnya yang orang tuanya telah tiada atau pindah dari Kota Medan.

Selain itu, seorang warga bernama Pak Ling dari Jalan Sei Batang Serangan berharap agar para lansia diprioritaskan ketika mengurus dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil.

Masyarakat juga mengeluhkan masih adanya kesulitan dalam pengurusan akta kematian. Bahkan, ada aspirasi terkait perubahan format akta yang kini menggunakan kertas HVS, yang dinilai sebagian warga kurang representatif sebagai dokumen resmi.

Lily menegaskan bahwa aspirasi ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. “Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga. Proses pengurusan dokumen seharusnya dipermudah, bukan dipersulit, apalagi bagi warga yang memang dalam kondisi rentan seperti anak-anak dan lansia,” ucapnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa warga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan. Gunawan Syahputra dari Medan Helvetia meminta perhatian untuk penanganan administrasi anak terlantar akibat orang tua tiada atau meninggalkan kota.
Warga lain, Pak Ling dari Jalan Sei Batang Serangan, berharap lansia diprioritaskan saat mengurus dokumen di Dukcapil. Keluhan juga muncul terkait akta kematian yang dianggap dipersulit serta penggunaan kertas HVS untuk akta yang dinilai kurang layak.

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Roida Pangaribuan dari Jalan Cangkir Lorong Toba mengusulkan agar rumahnya masuk program bedah rumah. Warga juga mengajukan permohonan pengadaan tanah kuburan bagi umat Nasrani di Dapil I, khususnya Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Helvetia.
Selain itu, warga sekitar Lapangan Gajah Mada mengeluhkan minimnya perawatan sarana olahraga, perlunya penambahan jogging track, kebersihan lapangan, serta keamanan kendaraan. Mereka juga meminta pemasangan CCTV karena maraknya kehilangan motor.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah warga mengeluhkan persoalan pendidikan. Seorang warga di Jalan Punak No. 15A, Kelurahan Sei Putih Timur II, mengaku anaknya tidak bisa mengambil ijazah SMP karena tunggakan SPP, sehingga terhambat melanjutkan sekolah.
Warga lain meminta penelusuran terkait bantuan buku bacaan di SMPN 10 Medan, yang masih terbatas sehingga satu buku dipakai dua siswa. Keluhan juga diarahkan pada minimnya kipas angin dan penerangan kelas.
Sementara itu, Hutagaol dari Jalan Gelas mempertanyakan jam sekolah yang terlalu pagi, sehingga anak-anak tidak sempat sarapan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Juriana, warga Jalan Sekata Gang Al-Falah, Medan Barat, berharap bantuan usaha untuk pelaku UMKM. Sedangkan Widya Kartika Lubis dari Jalan Periuk No. 15, Sei Putih Tengah, meminta bantuan bahan pokok.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Hairul Anwar dari Jalan Sekata Gang Al-Falah mengusulkan penyediaan tempat pembuangan sampah.

Dinas Ketenagakerjaan

Syahrul Asri Nasution dari Jalan Sekata Gang Al-Falah meminta pemerintah menyediakan lapangan kerja tanpa syarat yang memberatkan, apalagi harus membayar. “Banyak anak tamat sekolah jadi pengangguran karena sulit mencari pekerjaan tanpa orang dalam,” ungkapnya.
Sementara itu, Jefri dari Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia, meminta adanya imam tetap untuk Masjid Al-Hikmah.

PDAM Tirtanadi

Keluhan air bersih juga mengemuka. Warga Jalan Sekata Lorong VI, Medan Barat, menyebut air PAM hanya hidup tengah malam. Warga Jalan Tinta No. 44, Medan Petisah, mengeluhkan air keruh. Sementara Syahrul dari Jalan Sekata Gang Cempaka, Sei Agul, meminta kelanjutan program PDAM gratis. Warga Sei Putih Barat pun menyoroti kualitas air PAM yang kotor.

Polrestabes Medan

Aspirasi terkait keamanan cukup banyak disampaikan. Azhari dari Jalan Sei Tuntungan Baru meminta polisi menindak tegas begal. Edi Sumantri dari Karang Berombak berharap ada patroli rutin untuk mengatasi maling.
Selain itu, Surya Ningsih dari Jalan Karya Helvetia menyampaikan harapannya agar Medan aman dari segala bentuk kejahatan. Warga Sei Sikambing D juga menyoroti maraknya maling di lingkungan mereka.
Masyarakat lain mengeluhkan pencurian meteran air, peredaran narkoba di Jalan Jangka Gang Berdikari, serta perlunya peningkatan keamanan secara menyeluruh.

PLN

Masalah kelistrikan pun muncul. Enni Harisma Lubis dari Sei Agul berharap perbaikan tiang listrik yang lapuk. Surya Ningsih mengeluhkan lampu jalan padam di daerahnya. Syafrina Dewi dari Perumahan Al Badar Madani meminta penanganan lampu jalan di Jalan Albadar 6.
Rahman dari Jalan Karya Helvetia juga mendesak perbaikan lampu jalan, sementara Muhammad Nur dari Medan Baru meminta perbaikan jaringan listrik di Gang Masjid Al-Hikmah.

Kecamatan Medan Petisah

Beberapa persoalan lokal juga disampaikan. Hutagaol dari Jalan Gelas menyoroti biaya iuran sampah yang berbeda antara angkutan truk dan becak motor. Yunita Rezki meminta agar PBB disubsidi. Sementara Irwansyah mengeluhkan tanah kosong di Jalan Adam Malik yang terbengkalai hingga ditumbuhi semak belukar dan menjadi sarang ular.

Kesimpulan

Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang dibacakan oleh Dr. Lily, M.B.A., M.H menyampaikan berbagai masukan yang dihimpun dari masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang III Anggaran 2025. Hasil reses tersebut menjadi catatan penting bagi Pemko Medan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun 2026.

Anggota DPRD Medan, Dr. Lily, M.B.A., M.H., menjelaskan bahwa reses kali ini terbukti strategis dalam pelaksanaan tri fungsi dewan dan efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Menurutnya, berbagai usulan, saran, dan keluhan yang muncul selama kegiatan reses akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD.

“Memang tidak semua usulan masyarakat bisa langsung diakomodir seluruhnya. Namun kami berharap Pemko Medan melalui Bappeda dapat menetapkan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lily juga menegaskan, tindak lanjut dari aspirasi yang dihimpun harus segera ditangani oleh pihak terkait. “Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sejalan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan,” tambahnya.

Saran DPRD Medan

Dalam laporan reses tersebut, Lily menyampaikan beberapa saran kepada Pemko Medan, di antaranya:

1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan. Pemko Medan melalui Bappeda diharapkan mengakomodir saran, pendapat, serta rumusan masalah yang dihimpun DPRD dari masyarakat. Hasil reses diharapkan bisa menjadi dasar perumusan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran pembangunan yang selaras dengan program pemerintah kota.
2. Percepatan pelayanan publik. Melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pemerintah diminta mempercepat pelayanan publik sesuai bidang masing-masing, dengan orientasi kebermanfaatan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Laporan reses ini secara resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota. DPRD menegaskan pentingnya memastikan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

B. Daerah Pemilihan 2 dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Margaret MS

Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan, melaksanakan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 pada 26–28 Juli 2025.

Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan II, terdiri dari:

1. Hadi Suhendra
2. Margaret MS
3. Zulham Efendi,S.Pd,M.I
4. Tia Ayu Anggraini,S.Kom.M.H.
5. Saipul Bahri, S.E.
6. H.Muslim.,M.A.P
7. Bahrumsyah,S.H.,M.H.
8. Jansen Simbolon
9. Hj. Roma Uli Silalahi,S.ST.,M.Km

Laporan hasil reses yang dihimpun dari berbagai titik pertemuan masyarakat tersebut disampaikan oleh Margaret MS dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (Agustus 2025).

Menurut Margaret, aspirasi warga Dapil II sangat kompleks, namun sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti perbaikan infrastruktur jalan, drainase, penanganan banjir rob, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga masalah administrasi kependudukan.

“Seluruh aspirasi ini merupakan suara masyarakat yang kami tampung langsung di lapangan. Kami berharap Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait segera menindaklanjutinya secara nyata,” tegas Margaret.

Infrastruktur dan Drainase

Bidang infrastruktur menjadi sorotan utama warga. Banyak jalan rusak, berlubang, dan tidak layak dilalui. Warga juga mendesak adanya pengerukan parit, perbaikan drainase, hingga pembangunan jalan baru.

Beberapa aspirasi yang disampaikan warga, antara lain:

• Perbaikan jalan di Perumnas Griya Martubung, Jalan Baut Tanah 600, Jalan Marelan Raya, Jalan Canang Belawan, dan Jalan Tempirai Sejati.
• Pengecoran jalan di Gang Pringgan Paya Pasir, Gang Mangga Rengas Pulau, Gang Amal Sejahtera, hingga jalan menuju pemakaman tanah wakaf.
• Pembangunan drainase di Jalan Titi Pahlawan, Pasar 2 Barat Marelan, Jalan Marelan V, hingga Jalan Kawat II.
• Pengerukan parit di Jalan Titi Pahlawan Ujung, Jalan Tangkahan, dan Jalan Ileng Ileng Marelan.

Warga menegaskan bahwa buruknya infrastruktur jalan dan drainase berdampak langsung pada aktivitas harian mereka. Anak sekolah kesulitan berangkat ketika banjir datang, pedagang tak bisa mengangkut barang dagangan, sementara warga lainnya khawatir dengan rawan kecelakaan akibat jalan berlubang.

Banjir Rob dan Pesisir

Isu banjir rob juga menjadi keluhan serius di wilayah pesisir Belawan dan Labuhan. Masyarakat Paluh Nibung, Lorong Sungai Lalang, Kampung Nelayan Indah, hingga Belawan Bahari, meminta pemerintah membangun pintu air dan tanggul permanen.

“Sudah bertahun-tahun warga harus menanggung kerugian akibat banjir rob. Rumah rusak, anak-anak sakit, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Kami minta solusi konkret, bukan janji,” ujar seorang warga Paluh Nibung.

Penerangan Jalan dan Perhubungan

Warga juga menyuarakan minimnya lampu jalan di berbagai titik. Banyak jalan dan gang di Marelan, Belawan, hingga Labuhan gelap gulita saat malam hari, rawan kriminalitas, dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Beberapa aspirasi terkait penerangan dan perhubungan antara lain:

• Pemasangan lampu jalan di Jalan KL Yos Sudarso, Lorong Padi Marelan, Jalan Cempaka Labuhan, dan Jalan Pelabuhan Raya Belawan.
• Perbaikan tiang listrik miring dan rawan roboh di Jalan Tangkahan dan Jalan Paya Pasir.
• Pengawasan terhadap truk besar yang melintas di jalan permukiman.
• Usulan pembangunan terminal baru untuk menata angkutan kota.

Lingkungan dan Sampah

Masalah sampah masih menjadi momok warga Dapil II. Warga mengeluhkan minimnya armada pengangkut sampah dan TPS yang tidak memadai.

Aspirasi terkait sampah antara lain:

• Penambahan armada truk sampah di Belawan dan Marelan.
• Penempatan kontainer sampah di Lorong Aman, Jalan Rengas Pulau, dan Jalan M. Basir.
• Keluhan bau menyengat dari TPA Terjun yang mengganggu warga Komplek KPUM.
• Penanganan limbah industri dari PT KIM yang mencemari lingkungan sekitar.
• Normalisasi Sungai Deli dan pengerukan sungai di Belawan Bahari.

Bantuan Sosial

Banyak warga menilai bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran. Banyak keluarga yang layak menerima justru tidak kebagian, sementara penerima yang tidak layak masih banyak ditemukan.

Aspirasi yang masuk antara lain:

• Penerima PKH dan sembako tidak tepat sasaran.
• Lansia yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan.
• Banyak warga disabilitas belum tersentuh program pemerintah.
• Permintaan agar data DTKS diperbaiki secara menyeluruh.

“Sudah bertahun-tahun kami daftar, tapi bantuan tak pernah turun. Sementara ada warga yang rumahnya bagus, tetap menerima bantuan. Ini harus diawasi ketat,” tegas warga Kelurahan Rengas Pulau.

Kesehatan dan BPJS

Bidang kesehatan juga menjadi keluhan besar warga. Mereka mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang dinilai berbelit-belit dan lambat, serta masalah BPJS.

Beberapa keluhan dan usulan warga, di antaranya:

• BPJS yang dinonaktifkan secara sepihak.
• Rumah sakit masih meminta deposit kepada pasien.
• Pasien sering ditolak dengan alasan kamar penuh.
• Permintaan agar BPJS gratis diperluas.
• Posyandu di Marelan butuh tambahan alat kesehatan.

Pendidikan dan Beasiswa

Warga juga menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan, terutama akses beasiswa dan sekolah menengah.

Aspirasi yang masuk antara lain:

• Bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu.
• Program tebus ijazah di sekolah swasta.
• Pembangunan SMK baru di Belawan Sicanang.
• Perbaikan sarana sekolah di Marelan dan Labuhan.

UMKM dan Ketenagakerjaan

Warga meminta pemerintah memberi perhatian serius kepada pelaku UMKM di Belawan, Labuhan, dan Marelan. Mereka berharap program pelatihan dan bantuan modal bisa ditingkatkan.

Selain itu, masyarakat mendesak agar pemerintah membuka lapangan kerja baru. Banyak anak muda yang menganggur karena sulit mendapatkan pekerjaan.

Administrasi Kependudukan

Masalah pelayanan administrasi kependudukan juga mengemuka dalam reses. Warga mengeluhkan pelayanan Disdukcapil yang dinilai masih berbelit-belit.

Beberapa keluhan warga, antara lain:

• Penanganan administrasi kependudukan untuk anak terlantar akibat orang tua meninggal atau pergi.
• Lansia diprioritaskan saat mengurus dokumen di Dukcapil.
• Pembuatan akta kematian yang dipersulit.
• Akta yang sekarang dicetak menggunakan kertas HVS dianggap tidak layak.

Pajak, Perumahan, dan Sarana Lain

Warga juga menyampaikan aspirasi terkait beban pajak dan kebutuhan tempat tinggal.

• Permintaan penurunan tarif PBB.
• Bantuan bedah rumah dan rumah layak huni.
• Pembangunan sarana olahraga dan sanggar seni di Belawan Bahari.

Harapan Warga

Margaret menegaskan bahwa semua aspirasi ini akan diteruskan kepada Wali Kota Medan dan OPD terkait.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini benar-benar menjadi perhatian serius. Tidak boleh hanya dicatat tanpa realisasi. Masyarakat Dapil II sudah lama menunggu perubahan nyata, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.

C. Daerah Pemilihan 3 dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md

Pelaksanaan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 DPRD Kota Medan kembali menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Warga dari berbagai kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Deli, dan Medan Area, memadati lokasi reses untuk menyuarakan kebutuhan mereka.

Hasil penjaringan aspirasi tersebut dibacakan langsung oleh Anggota DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md dalam Rapat Paripurna DPRD Medan. Menurutnya, suara masyarakat ini menjadi bahan penting bagi Pemko Medan dalam menyusun program pembangunan tahun 2026.

“Masyarakat mengeluhkan banyak hal: mulai dari jalan rusak, drainase tersumbat, air PAM mati, pelayanan BPJS yang berbelit, hingga beasiswa pendidikan. Semua aspirasi ini kami himpun dan sampaikan resmi kepada Pemko agar ditindaklanjuti,” tegas Datuk Iskandar Muda.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK)

Banyak warga menuntut perbaikan jalan berlubang, pengecoran gang, dan pembangunan drainase. Lokasi yang dikeluhkan antara lain Jalan Sehati Gg. Kenari XI, Jalan Tirtosari Ujung, Jalan Platina III Titipapan, Jalan Ampera, hingga Jalan Kawat III–VII Medan Deli.

Dinas Perhubungan

Masalah parkir liar dan pungli di Jalan Pukat I–III, Jalan M. Yakub, hingga Letda Sujono menjadi keluhan utama. Warga meminta penertiban dan regulasi tegas.

Dinas Lingkungan Hidup

Warga mengeluhkan kurangnya tong sampah, tumpukan sampah di gang sempit, serta minimnya armada motor sampah. Kondisi ini diperparah oleh pohon-pohon yang rimbun dan tidak terurus.

Dinas Sosial

Keluhan warga banyak terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak merata. Sejumlah warga meminta verifikasi ulang penerima bansos agar lebih tepat sasaran.

Dinas Kesehatan dan BPJS

Masalah BPJS menjadi sorotan besar. Warga dari Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, hingga Medan Deli mengeluhkan sulitnya mengurus BPJS Gratis/UHC, perbedaan layanan antara BPJS Mandiri dan PBI, hingga nonaktifnya kartu BPJS tanpa alasan jelas.

• Rismaniar dari Jalan Platina 7D mengaku pernah memiliki Askes, namun kehilangan haknya dan kesulitan mengurus BPJS Mandiri karena harus menanggung suami PNS.
• Muhammad Harun dari Titipapan Kampung Dalam meminta BPJS menindak tegas rumah sakit yang sering menolak pasien dengan alasan kamar penuh.
• Warga juga meminta penyuluhan kesehatan untuk penyakit menular seperti TBC serta pelayanan ramah dari petugas rumah sakit bagi pengguna UHC.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama adalah sulitnya pengurusan KTP, KK, dan akta. Warga meminta agar berkas yang selesai bisa langsung diantar ke kantor lurah agar tidak bolak-balik.

• Lastri, korban kebakaran, mengaku seluruh berkas kependudukan keluarganya hilang, dan meminta solusi untuk mengurus dokumen baru.
• Warga juga mengeluhkan rumitnya pengurusan akta kelahiran, KIA, hingga akta kematian.

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Banyak warga meminta bantuan renovasi rumah tidak layak huni, termasuk koordinasi dengan PDAM Tirtanadi untuk pemasangan pipa air bersih di Jalan Kawat III.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang pendidikan mendapat perhatian besar. Warga meminta kemudahan mendapatkan KIP/PIP, beasiswa kuliah, hingga pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

• Indah Permata dari Jalan Platina meminta penambahan kuota beasiswa karena banyak anak ingin kuliah namun terkendala biaya.
• Warga juga mendesak dibangunnya SMA Negeri di Kecamatan Medan Deli karena saat ini sekolah menengah atas belum tersedia di wilayah tersebut.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Banyak pedagang kecil mengeluhkan minimnya modal usaha.

• Siti Khodijah dari Jalan Bersama dan Dessy dari Jalan Pahlawan meminta modal tambahan untuk UMKM.
• Supendi dari Jalan Pancing meminta bantuan steling baru untuk usaha istrinya karena kerap dicuri.

Dinas Pemuda dan Olahraga

Warga di Bandar Selamat meminta pengadaan sarana olahraga agar pemuda lebih aktif dan terhindar dari narkoba.

Dinas Ketahanan Pangan

Warga menuntut Pemko Medan menstabilkan harga sembako, terutama beras, yang terus melambung.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Masalah persampahan juga diangkat. Warga Sidorejo Hilir mengeluhkan tumpukan sampah tanpa wadah sehingga menimbulkan bau busuk dan rawan penyakit.

Dinas Ketenagakerjaan

Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan, gaji rendah, hingga perusahaan yang tidak memberikan BPJS.

• M. Ridho Pulungan menyoroti PT Budi Sukses di MMTC yang menggaji di bawah standar dan menahan ijazah karyawan.
• Warga juga meminta pelatihan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda di Medan Tembung.

PLN

Keluhan warga berkisar pada lampu jalan padam dan kabel listrik yang menggantung rendah sehingga membahayakan rumah warga.

PDAM

Warga banyak mengeluhkan air PAM yang sering mati dan keruh di Medan Tembung, Medan Deli, hingga Medan Perjuangan.

• Rizal dari Jalan Satria menyebut air yang mati berhari-hari membuat aktivitas warga terganggu.
• Permintaan pemasangan baru juga datang dari warga Jalan Kawat I, Jalan Mabar Hilir, hingga Gang Lestari.

Polrestabes Medan

Masalah keamanan sangat dominan. Warga mengeluhkan maraknya begal, tawuran, geng motor, hingga narkoba.

• Wardoyo meminta agar patroli rutin digelar di jalan rawan.
• Zuria dari Jalan Ampera mengeluhkan polisi yang tidak menggubris laporan masyarakat.
• Warga juga meminta pemberantasan judi online dan pencurian meteran air yang meresahkan.

Pemko Medan

Sejumlah usulan langsung dialamatkan ke Pemko, antara lain penurunan harga sembako, penambahan fasilitas umum di Lapangan Merdeka, hingga penyediaan lapangan kerja.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 ini menjadi wadah penting dalam menjaring aspirasi masyarakat. Usulan yang dihimpun akan menjadi bahan perencanaan pembangunan Kota Medan Tahun 2026. Meski tidak semua dapat diakomodir sekaligus, Pemko Medan diharapkan menetapkan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan warga.

Saran

1. Pemko Medan melalui Bappeda perlu memperkuat sinergi dalam menampung aspirasi warga melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
2. OPD terkait diminta mempercepat pelayanan publik sesuai bidangnya agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Penutup

Laporan hasil reses ini disampaikan oleh Anggota DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md dalam Sidang Paripurna DPRD Medan, sebagai masukan resmi bagi Pemko Medan untuk ditindaklanjuti dalam program kerja mendatang.

“Kami berharap semua pihak menindaklanjuti dengan cepat. Aspirasi warga ini bukan sekadar catatan, tapi kebutuhan nyata yang menyangkut kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

D. Daerah Pemilihan 4 dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, S.H

Disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, SH
pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan

Dari pelaksanaan Reses-III Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan IV, telah dihimpun berbagai persoalan, keluhan, serta harapan masyarakat. Aspirasi ini disampaikan kepada Wali Kota Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK)

Masyarakat menyoroti persoalan infrastruktur jalan, drainase, parit, hingga fasilitas penerangan jalan.
Beberapa poin penting antara lain:

• Permintaan pengorekan parit di berbagai ruas jalan (Jl. Kemiri III, Jl. AR. Hakim Gg. Pendidikan, Jl. Bromo Gg. Mesjid Al-Hidayah, dan sejumlah titik lainnya) yang kerap mengalami sumbatan dan menyebabkan banjir.
• Pengaspalan jalan yang rusak dan berlubang, di antaranya Jl. Jermal 15 Gg. Keluarga, Jl. Seser Gg. Rambutan 1, Jl. Tuba III Ujung, hingga Jl. Menteng VII Gg. Nelayan.
• Penambahan armada truk sampah agar sampah warga di gang-gang kecil tidak lagi dibuang ke parit.
• Permohonan pembuatan drainase baru di titik-titik rawan banjir, seperti Jl. Jermal 12 Gg. Keluarga, Jl. Raya Menteng, dan Jl. Turi Lorong A.
• Aspirasi warga terkait pemindahan tiang listrik yang berada di dalam rumah, penggantian tiang listrik kayu yang sudah kropos, serta pengadaan lampu jalan di daerah rawan kejahatan.
• Keluhan mengenai banjir akibat parit kecil atau tidak adanya aliran air, disampaikan warga Jl. Seksama Gg. Pribadi, Jl. Bajak IV, dan Jl. Garu III.
• Warga juga berharap adanya penanganan abrasi sungai di Jl. Kerang, Kelurahan Amplas dengan pembangunan bronjong.

Selain itu, banyak aspirasi warga secara langsung disampaikan oleh perorangan, seperti Ani, Lisa, Karlina Naibaho, Susila, Eci, dan lainnya, yang rata-rata menekankan pentingnya pembesaran parit agar banjir tidak terus berulang.

Dinas Perhubungan

Persoalan utama yang diangkat masyarakat adalah lampu jalan yang padam, kurangnya penerangan, hingga kemacetan lalu lintas.
Poin penting yang dihimpun:

• Lampu jalan mati di banyak titik: Jl. Kemiri III, Jl. Bromo, Jl. Ismailiyah simpang Amaliun, Jl. Garu VIII, hingga Jl. Raya Menteng Gg. Delima.
• Masyarakat meminta pemasangan lampu penerangan jalan (LPJU) di daerah rawan kriminalitas, terutama gang kecil yang gelap.
• Permohonan pembuatan dan perbaikan traffic light di bawah fly over Amplas serta simpang Bromo yang rawan macet.
• Keluhan soal kemacetan rutin di pagi hari (disampaikan Samira Widya Handayani) serta lampu lalu lintas yang tidak berfungsi.
• Aspirasi terkait kabel listrik menggantung yang membahayakan, serta permintaan perluasan lapangan kerja juga muncul dalam dialog warga.

Dinas Lingkungan Hidup

Warga banyak menyoroti masalah kebersihan dan pengelolaan sampah.
Beberapa poin:

• Parit mampet dan kotor di Jl. Sampali serta Jl. Wahidin.
• Permohonan pemangkasan pohon besar dan dahan di Jl. Menteng VII serta penebangan pohon pinang yang mengganggu.
• Permintaan penambahan tong sampah agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan.
• Keluhan sampah menumpuk, lingkungan kotor, serta banyak nyamuk berkembang biak (disampaikan Novtriani Yanti, Ummi Kumpul, Liandi Saputra, dan lainnya).

Dinas Sosial

Persoalan yang mendominasi adalah program bantuan sosial (PKH, PIP/KIP, dan bantuan kuliah) yang dirasakan belum tepat sasaran.
Beberapa poin penting:

• Banyak warga miskin mengaku tidak pernah mendapat bantuan, sementara yang mampu justru mendapatkannya.
• Permohonan bantuan sekolah untuk anak-anak (disampaikan Nosmaria, Ismayanda, Eliya, Fitri, dan lainnya).
• Permintaan bantuan kuliah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
• Aspirasi terkait pembagian beras agar benar-benar tepat sasaran, serta bantuan bagi lansia, janda, dan bilal jenazah.
• Keluhan keterlambatan pembayaran bantuan, pungli dalam penyaluran bantuan, serta permohonan agar program bantuan lebih merata ke seluruh warga yang membutuhkan.

Dinas Kesehatan dan BPJS

Aspirasi masyarakat banyak menyoroti akses pelayanan kesehatan, keaktifan BPJS, serta pelaksanaan program UHC.
Beberapa catatan penting:

• Pertanyaan warga apakah BPJS PBI tetap aktif setelah pecah KK; serta BPJS gratis dari daerah asal masih berlaku jika pindah ke Kota Medan.
• Permintaan peningkatan layanan berobat menggunakan UHC dan cara mengaktifkan kembali BPJS nonaktif.
• Aspirasi individu, antara lain:
  • Tiarlin Br Sinaga (Jl. Martoba I, Medan Amplas) menanyakan penggunaan BPJS dari kabupaten untuk berobat di Kota Medan.
  • Desita Sibarani (Jl. SM Raja Gg Mesjid No. 29) meminta agar BPJS mandiri yang ia bayar bisa digratiskan.
  • Betharia Damanik (Jl. Selambo IV No. 4) menyampaikan keluhan layanan kesehatan/BPJS.
  • Magda F. Simanungkalit (Jl. Saudara No. 37 A) meminta kenaikan transport Posyandu (saat ini Rp 80.000/bulan).
  • Siti Alfiah (Jl. GM Panggabean, Teladan Barat) meminta agar Posyandu balita dan lansia ditingkatkan, termasuk makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan lebih lengkap.
  • Damasti Simatupang (Jl. Keramat Indah, Medan Denai) meminta agar kesehatan dan pendidikan lebih diperhatikan.
  • Asmah (Jl. Bajak V, Harjosari II) dan Nurmayanti Tanjung (Jl. Bajak IV) mempertanyakan aktivasi/penonaktifan BPJS mandiri karena tidak mampu membayar.
  • Herlina Wati (Jl. Medan Area Selatan) menyoroti rumah sakit swasta yang menolak pasien UHC.
  • Mayanti (Jl. Ismailiyah Gg. Rahayu) mempertanyakan tunggakan BPJS berbayar jika dialihkan ke UHC.
• Banyak warga Medan Kota & Medan Denai meminta BPJS gratis diperbanyak kembali karena sosialisasi UHC masih kurang.
• Keluhan lain: warga miskin kesulitan mendaftar online untuk berobat, tunggakan BPJS menumpuk (contoh kasus Rp 6 juta), masalah gizi buruk, hingga pelayanan rumah sakit swasta yang lambat.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

• Permintaan kemudahan pengurusan KTP/KK/akta, terutama bagi lansia dan anak sekolah.
• Banyak warga merasa dipersulit karena harus langsung ke kantor Disdukcapil, padahal biaya transportasi tinggi.
• Beberapa keluhan spesifik:
  • Novalina, Reni Susanti, Naomi Sirait, Marsel Christian Sianturi, hingga Dian Pristianti menyoroti lamanya pelayanan dan sistem birokrasi yang berbelit.
  • Warga di Jl. Turi Ujung kesulitan membuat akta kelahiran anak.
  • Warga Medan Kota bingung karena aturan pengurusan KTP anak tidak bisa diwakilkan orang tua.
  • Haidir Ali mengeluhkan sulitnya mengurus akta anak, Dwiki Dermawan Lubis & Togas Partin menyebut sulitnya data kelurahan.
  • Banyak warga juga menyoroti kelangkaan blanko KTP, akta kematian yang dipersulit, serta akta kini hanya menggunakan kertas HVS.

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

• Usulan pembangunan pos keamanan di Jl. Amaliun Gg. Johar.
• Pelebaran parit kecil di Jl. Menteng II.
• Keluhan minimnya penerangan rumah dan tidak adanya bantuan rehab rumah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan / PD Pasar

• Usulan operasi pasar dan pasar murah rutin untuk mengendalikan harga sembako.
• Penertiban kutipan liar di Pasar Simpang Limun.
• Permintaan bantuan UMKM (jual ayam penyet, modal usaha, stelling, dsb.).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

• Aspirasi masyarakat terkait PIP/KIP, pendidikan gratis, bantuan biaya kuliah, serta sarana sekolah.
• Banyak warga mempertanyakan bantuan PIP yang tidak berlanjut.
• Harapan agar tawuran pelajar di wilayah AR Hakim & Bromo ditertibkan.
• Permintaan agar wisuda/karyawisata SD-SMA dihentikan, cukup di universitas.
• Keluhan terkait Dana BOS dan harapan pemerataan bantuan pendidikan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

• Warga Jl. Menteng VII, Garu VII, hingga Gg. Setia meminta bak sampah dan TPS dipindahkan agar tidak mencemari lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah

• Permohonan penurunan tarif PBB, diskon untuk warga miskin, serta keluhan pajak rumah yang terlalu mahal.
• Kritik soal juru parkir liar yang mematok harga tidak wajar.

Badan Pertanahan Nasional

• Warga memohon bantuan pengurusan sertifikat tanah yang statusnya sudah inkrah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

• Keluhan janda dan ibu rumah tangga yang tidak mendapat bantuan.
• Harapan adanya perlindungan anak dan sosialisasi program secara merata.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

• Permintaan pelayanan izin yang lebih cepat dan mudah.

Dinas Pariwisata

• Tidak ada aspirasi langsung.

Dinas Pemadam Kebakaran

• Tidak ada aspirasi langsung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

• Permintaan agar harga beras dan bahan pokok dijaga tetap terjangkau.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

• Permintaan bantuan modal UMKM, mesin jahit, stelling jualan, serta peralatan catering.
• Harapan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Dinas Pemuda dan Olahraga

• Permintaan akses sarana olahraga lebih mudah.

Dinas Ketenagakerjaan

• Permintaan pembukaan lapangan pekerjaan baru, kritik soal outsourcing, dan harapan upah layak.
• Banyak aspirasi individu, terutama dari anak muda, agar Pemko membuka lowongan kerja yang adil.

PLN

• Warga minta perbaikan tiang listrik dan kabel yang membahayakan, serta pemasangan lampu jalan untuk mencegah kriminalitas.

PDAM Tirtanadi

• Banyak keluhan soal air PAM sering mati, keruh, kecil, dan mahal di berbagai titik Medan Denai, Amplas, dan Medan Kota.
• Permintaan penyambungan pipa distribusi baru di beberapa kawasan yang belum masuk jaringan PDAM.

Polrestabes Medan

• Permintaan penertiban begal, narkoba, knalpot bising, dan tawuran remaja.
• Warga juga minta patroli rutin di jalan gelap dan rawan kriminal.
• Aspirasi agar aparat lebih responsif terhadap laporan masyarakat.

Satpol PP

• Penertiban PKL di Pajak Pasar 3, dengan cara humanis.
• Penertiban hewan peliharaan babi di dekat masjid karena mengganggu ibadah.

Kecamatan

• Warga meminta kecamatan menindak hewan ternak yang mengganggu lingkungan, khususnya babi di belakang Masjid Al-Ikhsan.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Reses Masa Sidang III Tahun Sidang III terbukti strategis dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya dalam menjaring aspirasi masyarakat. Usulan, permasalahan, dan masukan yang dihimpun menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Medan Tahun 2026. Meski tidak semua dapat diakomodir sekaligus, diharapkan Pemko Medan melalui Bappeda dapat menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

a. Pemko Medan melalui Bappeda perlu membangun sinergi lebih baik dengan DPRD dalam mengakomodir hasil reses, agar menjadi bahan dalam perumusan kegiatan dan program pembangunan.
b. Melalui OPD terkait, perlu dilakukan percepatan pelayanan publik yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga Kota Medan.

E. Daerah Pemilihan 5 dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, S.S., M.M

Selanjutnya, Anggota DPRD Medan, Binsar Simarmata, S.S. menyampaikan hasil pelaksanaan Reses-3 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025 Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dari Daerah Pemilihan V.

Dari hasil reses tersebut, telah dihimpun berbagai permasalahan, masukan, dan aspirasi yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Medan melalui OPD terkait, antara lain sebagai berikut:

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK)

1. Mohon pengorekan parit di Jalan Cengkeh 9 karena saat hujan rawan banjir.
2. Mohon pelebaran parit di Jalan Cengkeh karena selalu penuh dan banjir ketika hujan.
3. Mohon pelebaran jalan di Gang Sejuk, Jalan Tali Air.
4. Meminta pembangunan jembatan antara Jalan Sawi 8 ke Gang Sejuk.
5. Masih banyak jalan berlubang di Jalan Tali Air.
6. Pengaspalan jalan yang rusak di Jalan Bunga Raya Gang Tugu, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
7. Pengaspalan jalan di Jalan Nusa Indah, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
8. Perbaikan jalan yang rusak di Jalan Bunga Asoka, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
9. Pengaspalan jalan di Gang Family, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
10. Perbaikan parit di Jalan Bunga Rampe IV, Simalingkar B.
11. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Rampe IV, Simalingkar B.
12. Perbaikan parit di Jalan Flamboyan Raya, Kec. Medan Tuntungan.
13. Perbaikan jalan di Jalan Flamboyan Raya, Kec. Medan Tuntungan.
14. Pengerukan parit di Jalan Bunga Rampai III, Simalingkar B.
15. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Rampai III, Simalingkar B.
16. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Simalingkar B (jalan arah ke SMA 19).
17. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Cempaka, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
18. Perbaikan parit di Jalan Bunga Cempaka, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
19. Perbaikan parit di Jalan Seroja, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang.
20. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Baldu, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
21. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Rampai VI, Simalingkar B.
22. Perbaikan jalan di Jalan Karya Sehati, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
23. Perbaikan parit di Jalan Karya Sejati Gang Keluarga, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
24. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Raya, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
25. Perbaikan jalan di Jalan Lingga Raya, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan.
26. Perbaikan parit di Jalan Jamin Ginting, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan.
27. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Bunga Rinte, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan.
28. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Bunga Rampai V, Simalingkar B.
29. Perbaikan jalan di Jalan Karya Tani, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
30. Perbaikan jalan di Jalan Tali Air Gang Sederhana.
31. Perbaikan jalan di Jalan Jamin Ginting KM 12,5, Simalingkar B.
32. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Sedap Malam, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
33. Perbaikan jalan di Jalan Flamboyan Raya Gang Bakti.
34. Perbaikan parit di Jalan Bunga Cempaka, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
35. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Bunga Rampe VI, Simalingkar B.
36. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Karya Setuju, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
37. Perbaikan jalan di Jalan Bunga Rampai, Simalingkar B.
38. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Lingga Raya Ujung.
39. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Bunga Melati, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
40. Perbaikan jalan dan parit di Jalan Bunga Rampai VII, Simalingkar B.

Dinas Perhubungan

1. Mohon pemasangan lampu jalan di Jalan Cengkeh 7.
2. Pemasangan lampu jalan di seluruh Perumnas Simalingkar.
3. Bus yang berhenti di Simpang Selayang menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
4. Mohon lampu penerangan jalan di Gang Sejuk, Jalan Tali Air.
5. Perbaikan LPJU yang rusak di Jalan Bunga Raya, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
6. Perbaikan LPJU yang rusak di Jalan Bunga Baldu, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
7. Perbaikan LPJU di Jalan Bunga Rampai V, Simalingkar B.
8. Perbaikan LPJU di Jalan Bunga Rampai VII, Simalingkar B.
9. Perbaikan LPJU di Jalan Karya Tani, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
10. Perbaikan LPJU di Jalan Karya Sejati, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
11. Perbaikan LPJU di Jalan Karya Sehati, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
12. Perbaikan LPJU di Jalan Lingga Raya, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan.
13. Perbaikan LPJU di Jalan Flamboyan Raya, Kec. Medan Tuntungan.
14. Perbaikan LPJU di Jalan Bunga Sedap Malam, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
15. Pemasangan lampu jalan di Jalan Bunga Rampai VI, Simalingkar B.
16. Pemasangan lampu jalan di Jalan Bunga Rampai VII, Simalingkar B.

Dinas Lingkungan Hidup

1. Mohon perhatian terhadap lingkungan di Jalan Kayu Manis, masih banyak sampah berserakan.
2. Permohonan tempat pembuangan sampah di Jalan Bunga Rampai Lingkungan III, Simalingkar B.
3. Bantuan tempat sampah di Jalan Karya Sejati Gang Keluarga, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
4. Bantuan tempat sampah di Jalan Karya Sehati, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia.
5. Warga Simalingkar B berharap adanya tempat sampah di lingkungan-lingkungan.
6. Warga Jalan Lingga Raya Ujung mengeluhkan banyaknya sampah dibuang sembarangan sepanjang jalan.
7. Permohonan pembuatan bak sampah di area Jalan Bunga Rampai V, Simalingkar B, karena maraknya pembuangan sampah liar.
8. Permohonan pembuatan bak sampah di Jalan Bunga Rampai VI, Simalingkar B.
9. Pembuatan TPS di Jalan Flamboyan Raya.
10. Bantuan bak sampah di Jalan Bunga Rampai VII, Simalingkar B.
11. Pembuatan TPS di Jalan Bunga Cempaka, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
12. Permohonan truk pengangkut sampah untuk wilayah Jalan Bunga Sedap Malam.

Dinas Sosial

• Mohon bantuan bagi lansia di Jl. Cengkeh karena banyak yang tidak mendapat bantuan.
• Mohon bantuan sosial secara umum.
• Banyak penerima bansos yang tiba-tiba tidak mendapat bantuan kembali.
• Masih banyak masyarakat yang ekonominya sulit tetapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
• Mohon bantuan sembako bagi warga tidak mampu di Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
• Mohon bantuan untuk lansia, PKH, dan KIP di Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.
• Banyak warga sudah terdaftar di PKH, namun dana tidak cair.
• Bagaimana cara agar bisa masuk dalam DTKS.
• Warga Jl. Bunga Rampai 2, Gg. Ncole sudah terdaftar di DTKS, namun tidak pernah mendapat bansos.
• Warga Jl. Kapas 10 No. 9 & Jl. Kapas 11 No. 16 memohon bantuan PKH.
• Warga Jl. Kemenyan 2 No. 10 dan Jl. Pemda Gg. Haleluya memohon bantuan sosial.
• Bantuan lansia di Jl. Pales 8, Jl. Pinus 1, Jl. Bunga Rampai Gg. Anggrek.
• Permohonan sensus ulang warga penerima bansos di Jl. Bunga Rampai 2.
• Bantuan lansia/PIP/PKH di Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun (Jln. Pacar, Teratai Pasiran, Brigjend Katamso, Warna, Sukaraja).
• Bantuan terhadap korban bencana puting beliung & kebakaran di Jl. Brigjen Katamso, Gg. Mesjid.
• Banyak warga lanjut usia belum pernah mendapat bansos meskipun sangat membutuhkan (Jl. Katamso, Warna, Bahagia, Usaha 1, dll.).
• Mohon pemerataan bansos agar lebih tepat sasaran.
• Permohonan program bedah rumah.
• Permintaan bansos sembako di Jl. Warna Ujung, Sukaraja, Medan Maimun.
• Bantuan anak-anak mendapatkan KIP, PIP, dan beasiswa.
• Evaluasi ulang bansos di Jl. Pintu Air IV, Jl. Bunga Rampai IV, Kwala Bekala, Mangga, Karya Wisata, Johor, dll.
• Permintaan tambahan kuota PKH/BLT/KIS bagi masyarakat miskin.
• Bantuan KIP untuk kuliah gratis, PKH, dan PIP bagi anak sekolah.

Dinas Kesehatan dan BPJS

• Permohonan penghapusan denda BPJS dan konversi BPJS mandiri ke PBI.
• Kurangnya pemahaman masyarakat soal program UHC.
• Keluhan pelayanan kesehatan yang lambat (wajib tunggu 1×24 jam).
• Permohonan pembangunan Puskesmas Pembantu di Kel. Sari Rejo, Polonia.
• Permohonan konseling mental remaja, peningkatan kesejahteraan kader posyandu, serta penyuluhan narkoba di sekolah.
• Banyak warga miskin ingin mengalihkan BPJS mandiri ke PBI gratis.
• Sosialisasi pelayanan BPJS dan UHC dianggap masih minim.
• Permintaan peningkatan pelayanan di Puskesmas Simalingkar B.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

• Keluhan lamanya proses pengurusan adminduk.
• Masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar.
• Usulan KK/KTP bisa dicetak di kecamatan, tidak harus ke Dukcapil.
• Pengurusan akta kematian masih berbelit.
• Fasilitas kantor Disdukcapil sempit.
• Harapan adanya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

• Bantuan bedah rumah layak huni bagi warga kurang mampu, misalnya Ibu Siti Mariana di Jl. Pacar, Kel. Hamdan, Medan Maimun.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

• Kekurangan tempat sampah di Jl. Tali Air dan Jl. Bunga Rampai II.
• Permintaan pemangkasan pohon rawan tumbang di Simalingkar B.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

• Permintaan PIP, KIP, beasiswa, dan pendidikan gratis hingga SMA.
• Keluhan sistem zonasi sekolah.
• Permintaan rehabilitasi fasilitas sekolah (lapangan futsal, toilet, kipas angin, dll.).
• Permohonan pelatihan guru, peningkatan fasilitas digital, serta program sekolah paket.
• Bantuan perlengkapan sekolah SD dan PIP di berbagai wilayah.
• Harapan penertiban pungli di sekolah.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

• Bantuan modal dan pelatihan UMKM.
• Permintaan pasar murah untuk mengatasi mahalnya sembako.
• Bantuan bibit/anakan ternak.
• Program pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga.
• Dukungan pembinaan pedagang kaki lima di Jl. Karya Wisata.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

• Penertiban hewan liar (anjing) di Kel. Polonia.
• Permintaan bibit ikan nila di Simalingkar B.
• Penertiban hewan ternak yang mengganggu warga.
• Permohonan pupuk subsidi untuk petani jagung dan ubi.

Dinas Ketenagakerjaan

• Permohonan pembukaan lapangan kerja bagi warga pengangguran.
• Permintaan pelatihan keterampilan bagi anak muda agar memiliki skill.
• Harapan adanya program pemberdayaan UMKM untuk warga di Kel. Hamdan, Medan Maimun, dan Simalingkar B.

PDAM

• Permintaan pemasangan jaringan air bersih di Asam Kumbang, Simalingkar B, Johor, dan Tuntungan.
• Keluhan air PAM yang keruh, sering mati, dan berbau.
• Harapan adanya distribusi air bersih lebih merata.

Polrestabes Medan

• Mohon tindakan tegas pemberantasan narkoba, begal, dan kemacetan.
• Peningkatan keamanan dengan poskamling & CCTV.
• Permintaan penertiban oknum aparat yang melakukan pungli.

Kelurahan

• Permintaan pengaktifan kembali poskamling di daerah rawan kriminalitas, khususnya Simalingkar B.

Kecamatan

• Penertiban hewan peliharaan yang mengganggu kenyamanan warga (Jl. Karya Dharma & Jl. Karya Lestari, Polonia).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pelaksanaan reses dan berbagai masukan masyarakat, dapat disampaikan bahwa Reses-3 Masa Sidang-3 Tahun Sidang Keempat ini sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi dewan, efektif untuk menjaring aspirasi, serta menghasilkan usulan-usulan penting bagi pembangunan Kota Medan. Usulan masyarakat ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tahun 2026 dengan memperhatikan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

a. Pemko Medan melalui Bappeda agar lebih bersinergi dengan DPRD dalam mengakomodir hasil reses sebagai bahan perumusan kegiatan pembangunan.
b. OPD terkait agar segera mempercepat pelayanan publik sesuai bidangnya, sehingga bermanfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Demikian laporan reses ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang terhormat, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Harapan kami, seluruh usulan masyarakat dapat diperhatikan dengan serius dan dilaksanakan demi tercapainya visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PIDATO WALI KOTA MEDAN

Selanjutnya, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Menurut Wali Kota, pelaksanaan reses anggota DPRD memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi pembangunan. Reses juga menjadi sarana menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan kota.

“Reses adalah bentuk tanggung jawab anggota dewan dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Hasil reses ini merupakan masukan berharga, baik dalam bentuk kebijakan maupun program, yang mencerminkan kebutuhan nyata warga Kota Medan,” ujar Rico.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Medan sangat mengapresiasi hasil reses DPRD. Untuk itu, perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan diminta agar menindaklanjuti setiap saran dan masukan yang disampaikan dewan secara konkret, terutama dalam mengatasi permasalahan kota.

Lebih lanjut, Rico mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi mewujudkan visi pembangunan Kota Medan. “Seperti slogan kita, ‘Medan untuk Semua, Semua untuk Medan’, kerja sama dan koordinasi adalah kunci utama untuk menghadirkan Medan yang bertuah, inklusif, dan berdaya saing melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data,” jelasnya.

Atas nama Pemerintah Kota Medan, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dengan baik. Ia optimistis sinergi antara eksekutif dan legislatif akan semakin menguatkan pondasi pembangunan kota.

“Semoga kerja sama ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.