MEDAN, langgamnews.com/ – Komisi 4 DPRD Kota Medan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait guna membahas persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4, Selasa (25/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., dan dihadiri para anggota Komisi 4. Dalam forum tersebut, Paul menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pengendalian banjir yang telah dijalankan pemerintah daerah.
“Normalisasi sungai tidak boleh berjalan setengah-setengah. Kita minta seluruh dokumen administrasi dipastikan lengkap agar proses percepatan dapat berjalan tanpa hambatan,” ujar Paul dalam rapat.
Komisi 4 juga meminta penjelasan terkait progres normalisasi sejumlah sungai di Kota Medan, seperti Sungai Badera, Sungai Selayang, Sungai Babura, Sungai Deli, hingga aliran sungai di kawasan Kawasan Industri Medan (KIM). Menurut Paul, kondisi banjir yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa upaya penanganan belum optimal.
Dalam RDP tersebut, DPRD dan OPD membahas sejumlah kelengkapan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk percepatan normalisasi sungai. Dokumen tersebut mencakup perencanaan pengadaan tanah, penetapan lokasi (penlok), penilaian ganti rugi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Meski sejumlah titik telah mengalami perbaikan dan pelebaran drainase, banjir masih kerap terjadi di banyak wilayah Kota Medan. Komisi 4 menilai perlunya langkah lebih efektif dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis.
Karena itu, Komisi 4 meminta Dinas SDABMBK Medan dan Dinas PKPCKTR Medan untuk meningkatkan sinergi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II). Kolaborasi ini dianggap penting mengingat intensitas hujan mulai meningkat memasuki musim penghujan.
“Kita tidak bisa menunggu sampai banjir semakin parah. Kolaborasi antara pemerintah kota dan balai sungai harus lebih solid,” ujar salah satu anggota Komisi 4 menambahkan.
RDP turut dihadiri perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumut, BWSS II, Dinas SDABMBK Medan, Dinas PKPCKTR Medan, Dinas Lingkungan Hidup Medan, serta para camat dari wilayah yang menjadi lokasi prioritas normalisasi sungai.
