Tulungagung, langgamnews.com/ – Kasus keracunan massal yang kembali terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan serius. Dalam kurun awal tahun 2026 saja, tercatat sedikitnya tiga kejadian keracunan massal yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, memunculkan kekhawatiran publik sekaligus tuntutan evaluasi menyeluruh.
Merespons situasi itu, Radio Perkasa FM menggelar Talkshow Warung Kopi Plus-Plus (WKPP) bertema “Keracunan MBG Terjadi Lagi, Apa yang Salah?” di Echoise Cafe, Jalan Pangeran Antasari (Kios KAI), Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (26/01/2026). Diskusi ini menjadi ruang terbuka untuk membedah fakta, regulasi, hingga pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan.
Talkshow tersebut menghadirkan Ketua Satgas MBG Kabupaten Tulungagung Drs. Johanes Bagus Kuncoro, M.Si, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Tulungagung Mamik Hidayah, S.K.M, M.Kes, perwakilan Tulungagung Lawyers Club Nasrullah Ali Munib, S.Sy, M.H, serta pengamat kebijakan publik sekaligus dosen UIN SATU Dr. Yudi Krisno W., M.IP.
Dalam pemaparannya, para narasumber mengulas kronologi berulangnya keracunan massal serta langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh instansi terkait. Salah satu poin penting yang disampaikan menyangkut penanganan awal terhadap dapur penyedia MBG yang diduga bermasalah.
“BGN telah menutup sementara SPPG yang diduga menjadi penyebab keracunan massal, demi Penyelidikan oleh Dinkes dan INAFIS Polres Tulungagung, SPPG Moyoketen 1,2 dan SPPG Karangrejo masih Berproses di provinsi Jawa Timur terkait SLHS lewat Aplikasi OSS, termasuk PBG (Perijinan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi) wajib dipenuhi sesuai KBLI di Aplikasi OSS tersebut, SOP sebagai Juklak dan Juknis terus disempurnakan dan perlu pengawasan Implementasinya di lapangan, dan yang utama Mens rea / niat jahat terjadinya keracunan massal tidak ada, logikanya sebatas kealpaan,” ungkap salah satu narasumber dalam forum tersebut.
Selain aspek perizinan dan standar operasional, diskusi juga menyoroti lemahnya pengawasan implementasi di lapangan. Para narasumber menilai, tanpa pengawasan ketat dan berkala, potensi kejadian serupa akan terus berulang meski regulasi telah tersedia.
Meski demikian, seluruh narasumber sepakat bahwa Program MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus tetap dijalankan. Evaluasi dan perbaikan dinilai sebagai bagian dari proses agar tujuan program meningkatkan gizi masyarakat tetap tercapai tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.
Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menyatakan komitmennya untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh ke seluruh SPPG di wilayah Tulungagung. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir risiko keracunan berulang sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG ke depan.
