Beberapa Pertanyaan dan Usulan Fraksi PDI Perjuangan
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah pertanyaan dan usulan penting terkait implementasi Perda KTR, antara lain:
-
Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Lily mempertanyakan apakah Dinas Kesehatan Kota Medan sudah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan baru terkait rokok elektrik dan produk sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 431 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama Perda KTR belum berjalan maksimal di Medan. -
Penambahan Kawasan Bebas Rokok
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar fasilitas layanan olahraga dimasukkan sebagai kawasan tanpa rokok, mengingat udara bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga. -
Contoh Daerah Berhasil Terapkan KTR
Lily mencontohkan keberhasilan penerapan Perda KTR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Asahan dan Samosir di Sumatera Utara, serta Kota Bandung dan Kota Bogor di Jawa Barat. Strategi yang dijalankan meliputi pembentukan tim satgas KTR, program upaya berhenti merokok (UBM) di puskesmas, pengaturan zonasi penjualan rokok, serta pelarangan iklan dan promosi rokok di luar kawasan tanpa rokok.
“Kami ingin mengetahui langkah konkret apa yang sudah dipersiapkan Pemerintah Kota Medan agar tujuan perubahan Perda KTR dapat tercapai,” ujarnya.
-
Sikap dan Kepatuhan Pegawai
Fraksi juga menyoroti sikap kurang disiplin beberapa pejabat dan pegawai yang masih merokok di ruang tertutup dan gedung pemerintah, serta masih adanya iklan rokok di ruas jalan protokol. Tim satgas yang dibentuk pun dinilai belum optimal dalam pengawasan dan penegakan Perda KTR.
Di akhir penyampaiannya, Lily menegaskan agar Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan Perda KTR agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.












